Pansus II DPRA: Setiap Tahun Kondisi Pengerjaan Proyek Memprihatinkan Gubernur Harus Tegas

pansus ii dpra

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM – Pansus II DPRA meminta kepada Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang hasilnya kurang memenuhi standar atau tidak menimbulkan dampak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Pemerintah Aceh juga harus bersikap tegas dan jelas terhadap rekanan/pelaksanan program kegiatan yang memiliki track record yang buruk, untuk ini Saudara Gubernur harus tegas dalam memberikan sanksi administratif, sehingga efek jera yang diberikan kepada rekanan tersebut dapat menjadi contoh positif bagi rekanan yang lain.” Ujar juru bicara Pansus II di DPRA, 3 Juli 2018.

Pansus Dapil II juga mengharapkan kepemimpinan Gubernur yang baru ini lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dan tidak terkesan ego sektoral, kami berharap kepada Gubernur Aceh bisa meneruskan program prioritas yang tertunda, yang akan menyesuaikan dengan visi dan misi serta RPJM yang sekarang belum terwujud dalam sebuah Qanun.

Kemudian seiring visi dan misi yang baru, Pemerintah Aceh dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang lebih baik lagi dan Insya Allah DPRA  siap memberikan dukungan  pengawasan yang lebih intensif, yang pada akhirnya kita sepakat, apakah anggaran Aceh disahkan melalui Qanun atau Pergub APBA.

Intinya, kata Pansus II kebutuhan pembangunan yang sifatnya prioritas dan mengutamakan kesehteraan rakyat lebih diutamakan, yang tentunya dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat seyogyanya terjadi di segala bidang dan merata di setiap Kabupaten/ Kota di seluruh Aceh.

Namun menurut juru bicara Pansus II, terhadap hal ini sangat tergantung  pada sikap mental, tekat dan semangat segenap aparatur Pemerintah Aceh dari level yang paling tinggi sampai kepada yang paling rendah, serta yang lebih penting adalah ketaatan, kedisiplinan penyelenggaraan pemerintahan terhadap peraturan perunndang-undangan.

Penulis:redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...