Aceh Terindikasi Adanya Ikan Invasif, BKIPM Imbau Masyarakat Serahkan ke Posko

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Aceh bersma BKSDA mengadakan posko penyerahan ikan invasif (ikan berbahaya)

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Provinsi Aceh mendirikan posko penyerahan ikan invasif (ikan berbahaya) yang dijadikan sebagai ikan peliharaan di sejumlah daerah di Provinsi itu.

Untuk itu, BKIPM mengimbau masyarakat agar dapat menyerahkan ikan invasif tersebut ke posko yang telah disediakan. “Jika masyarakat tidak sanggup lagi memelihara ikan yang tergolong ikan predator itu,”kata Kepala BKIPM Aceh, Diky Agung Setiawan kepada wartawan di Blang Bintang, Aceh Besar, Sabtu (30/6/2018).

Ia menjelaskan, bahwa Ikan invasif ini merupakan ikan yang dapat merusak ekosistem hingga berakibat punahnya ikan lokal atau endemik. “Ikan ini asalnya dari luar negeri, bukan ikan asli Indonesia," ujarnya.

“Kekhawatiran rusaknya ekosistem serta terancam punahnya ikan lokal ini dipicu atas penemuan ikan invasif jenis Arapaima gigas di kawasan Sungai Brantas, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Ikan bermoncong panjang layaknya buaya ini pernah ditemukan BKIPM Aceh di Aceh Tengah, meskipun hanya peliharaan warga,”paparnya.

Dikatakannya, ikan ini sangat berbahaya, karena itu KKP perintahkan seluruh unit SKIPM untuk mendirikan Posko penyerahan ikan invasif ini. Kita berharap masyarakat dapat menyerahkan ikan itu dan tidak dilepaskan ke alam liar. “Apalagi selama ini ada warga yang hobi pelihara ikan predator, kalau tidak mau pelihara lagi serahkan ke kita dan jangan lepas ke alam liar," ungkap Diky.

Selama ini, kata dia, pihaknya terus memantau dan menemukan keberadaan ikan invasif yang ada di sejumlah daerah di Provinsi paling ujung barat Indonesia itu seperti di Aceh Tengah, Langsa, Bireuen dan daerah lainnya.

“Sesuai Undang-undang yang berlaku telah dibuka 47 unit Posko di seluruh Indonesia. Untuk di Aceh sendiri, Posko yang tersebut hanya berada di Kantor BKIPM Aceh, Blang Bintang, Aceh Besar,”jelasnya.

Posko ini pun dibuka sejak tanggal 1 hingga 31 Juli mendatang. Apabila dalam tempo yang diberikan, masih banyak masyarakat yang belum menyerahkan ikan invasif ini, pihaknya bersama dengan BKSDA dan instansi terkait akan melakukan operasi gabungan guna mengecek keberadaan ikan invasif ini.

"Pada dasarnya memelihara ikan invasif ini juga melanggar Undang-undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, bila orang yang memelihara atau membudidayakan ikan invasif untuk lingkungan perikanan dan sumber daya ikan di Indonesia maka bisa dihukum 6 Tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar. Jadi kalau diserahkan sukarela tentu kita tidak melakukan penindakan,"sebutnya.

Ikan invasif seperti Arapaima gigas, Piranha, Aligator Gar dan ikan predator lainnya ini sendiri merupakan ikan yang berasal dari luar negeri dan bukan merupakan ikan asli Indonesia. Masuknya ikan ini ke Indonesia sendiri belum diketahui pasti darimana dan kini menyebar di masyarakat.

Dalam perdagangan internasional, saat ini Arapaima gigas memang masuk kedalam apendix II artinya boleh diperjual belikan dengan kuota yang ditetapkan instansi terkait dan di Indonesia instansi itu adalah kewenangan  Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

Ada 151 jenis ikan berbahaya dalam Permen KP Nomor 41 Tahun 2018, oleh karena itu BKIPM Aceh akan bekerjasama dengan DKP, PSDKP dan BKSDA Aceh untuk melakukan operasi gabungan ke seluruh pelosok Aceh apabila sampai tanggal 31 Juli 2018 belum ada masyarakat yg sukarela menyerahkan ikan-ikan berbahaya tersebut demi kelestarian sumberdaya hayati perikanan Aceh. Info selengkapnya masyarakat dapat menghubungi kontak layanan BKIPM Aceh 0852 0000 8987.

Dalam kegiatan pembukaan posko penyerahan ikan invasif tersebut, turut hadir Kepala BKSDA Aceh, Sapto Aji Prabowo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Cut Yusminar dan Kepala PSDKP Lampulo, Basri.()

Penulis:Hafiz
Rubrik:News

Komentar

Loading...