DPRA Bentuk Tim Khusus Untuk Tindak Lanjut LHP BPK

Penyerahan LHP oleh BPK RI

BANDA ACEH,  ACEHPORTAL.COM -  Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Tahun 2017 Pemerintah Aceh tidak terlepas dari sejumlah temuan BPK RI.

Sejumlah temuan BPK RI diantaranya; temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

Temuan SPI antara lain: (1) Penyelesaian persediaan barang yang akan diserahkan kepeiliknya kepada masyarakat /kabupaten /kota belum optimal (2) Pengelolaan barang milik Aceh per 31 Desember 2017 belum tertib dan (3) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Belum Memadai.

Temuan lainnya yaitu, tentang Kepatuhan diantarannya terdapat: (1) Kelebihan Pembayaran atas enam paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);  2) Penyerapan dana Otonomi Khusus Se-Provinsi Aceh TA 2017 tidak optimal dan pengelolaan sisa dana Otonomi Khusus dari alokasi Pemerintah Aceh tidak sesuai Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013 dan (3) Kelebihan pembayaran dan klaim jaminan pelaksanaan belum diterima atas pekerjaan pembangunan Gedung Oncology Centre pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin (RSUDZA).

Ketua DPRA Tgk Muharruddin menyatakan untuk selanjutnya, DPRA akan membentuk panitia khusus DPRA Aceh untuk melihat secara langsung di lapangan berbagai capaian program dan keuangan, baik yang menjadi perhatian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Provinsi Aceh, maupun program dan keuangan yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2017.

Seperti halnya, himbauan kami ditahun-tahun yang lalu, DPRA berharap berbagai catatan yang menjadi bagian dari laporan hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan provinsi Aceh tersebut hendaklah menjadi bahan perbaikan pemerintah Aceh ke depan dalam mengelola keuangan Aceh untuk mencapai arah pembangunan dan visi-misi Aceh hebat dan gemilang.

"Hal yang menjadi lebih penting untuk menjadi perhatian eksekutif bahwa APBA 2018 telah ditetapkan dengan pergub. Fungsi kami sebagai lembaga legislatif hanya fungsi pengawasan bersama pengawas internal dan eksternal lainnya. Untuk itu harapan kita semua, kiranya akan dapat berjalan sebagaimana mestinya."ujar Ketua DPRA dalam sidang paripurna.

Penulis:redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...