Komisi II DPRA: Pengelolaan Sumur Minyak Peureulak Terhalang Permen Nomor 1 Tahun 2008

Nurzahri di lokasi simur minyak ranto peureulak

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Ketua Komisi II DPRA Nurzahri menyatakan, Komisi II berupaya mendorong agar tambang minyak yang dikelola oleh warga Ranto Peureulak, Aceh Timur menjadi lokasi pertambangan rakyat.

"Namun untuk mewujudkan itu masih terhalang Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan pada Sumur Tua yang masih berlaku sampai saat ini." ujarnya kepada media ini, Senin (21/5/2018).

Menurut Nurzahri, suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi Unit Desa (KUD) memang boleh mengelola sumur tua yang sudah ditinggalkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Namun harus mengajukan permohonan pengusahaan dan pemroduksian minyak bumi kepada kontraktor dengan tembusan kepada Menteri ESDM dan Direktur Jenderal Migas.

"Tetapi masalahnya adalah, di Rantau Pereulak bukan sumur tua tetapi sumur baru yang digali oleh masyarakat jadi beda maknanya. Bila yang dikelola itu sumur tua urusannya sangat mudah tinggal pemkab mengambil alih untuk mengelola sumur tua tersebut, namun masalahnya di lapangan, masyarakat melakukan aktivitas pengeboran sumur baru dikawasan izin pertambangan sumur tua, jadi ini yang belum ada pengaturannya." terang Nurzahri.

Komisi II DPRA terus berupaya mendorong Pemerintah Aceh untuk segera membentuk tim khusus yang nantinya dapat bekerja lebih cepat menyelesaikan persoalan ini, tim ini nantinya ditugaskan untuk melobi Menteri ESDM supaya merevisi permen nomor 1 tahun 2008 agar dalam pengaturan pengelolaan sumur tua juga diatur tentang pengelolaan sumur-sumur baru dikawasan sumur tua.

"Kita juga mendorong Pemkab untuk memfasilitasi masyarakat untuk membuat payung hukum, kontraknya nanti dengan pertamina karena izin kawasan merupakan milik pertamina, sedangkan Badan Perizinan Terpadu dalam pertemuan tersebut juga sudah siap bila permen tersebut direvisi, mereka juga akan langsung mempersiapkan persyaratannya dengan pola mekanisme pengelolaan yang profesional," timpal Nurzahri.

Penulis:redaksi
Rubrik:DPRAExt

Komentar

Loading...