M Yani: Terbitnya Inpres Akan Perjelas Program Kependudukan

Aceh PortalBKKBN

Banda Aceh - Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), M Yani berharap inpres tentang kampung KB segera terbit, sehingga fungsi yang terlibat dalam program Kampung KB menjadi jelas.

“Kita harapkan dengan adanya regulasi tersebut, program-program Kampung KB kedepan bisa berjalan lebih optimal, dan jumah Kampung KB juga semakin bertambah,”kata M. Yani pada konferensi pers di Banda Aceh, Sabtu (12/5/2018).

Ia menyatakan, banyak program BKKBN terkait dengan pembangunan keluarga, salah satunya program kampung KB yang melibatkan lintas sektor dalam mewujudkan kesejahtraan rakyat.

“Program pada kampung KB merupakan program yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan dari masing-masing desa yang telah dicanangkan sebagai kampung KB,”katanya.

Kampung KB yang telah dibentuk, katanya, seharusnya juga dibentuk kelompok-kelompok kegiatan, masing-masing, kelompok kegiatan bina keluarga balita, kelompok kegiatan bina keluarga remaja dan kelompok kegiatan bina keluarga lansia.

“Karena masing-masing kelompok kegiatan ini punya persoalan tersendiri, maka disini kami melihat butuh keterlibata berbagai elemen masyarakat, pemerintah dan LSM,”paparnya.

Sementara terkait dengan evaluasi kampung KB yang dilakukan Tim dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia beberapa waktu lalu, diakui Yani hal itu terkait juga dengan anugerah yang akan diberikan, namun hasilnya belum disampaikan kepada BKKBN.

“Evaluasi ini juga untuk melihat keaktifan kampung KB, dan selama ini BKKBN sendiri juga memonitor kampung KB mana yang sudah berjalan dengan baik dan mana yang belum berjalan dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Adpin BKKBN Aceh Faridah mengatakan, perkembangan gampong KB yang telah dibentuk di Aceh belum sepenuhnya seperti yang diharapkan.

Meski demikian, kata dia, BKKBN terus bergerak dengan program KKBPK untuk mencapai sasaran dan target dari BKKBN Aceh.

Ia mengakui, belum berjalannya program gampong KB dikarenakan masih kurangnya keterlibatan dari lintas sektor.

“Tapi ini masih terus kita advokasi sehingga lahirnya pokja-pokja untuk menjalankan fungsi dari program BKKBN. Tapi ada juga gampong KB yang sudah bergerak cukup baik, ada tersebar di beberapa kabupaten dan kota,” ujarnya.

Penulis:adi
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...