Bupati Aceh Jaya dan BKSDA Bahas Penanggulangan Konflik Gajah Liar

Bupati Aceh Jaya dan BKSDA Bahas Penanggulangan Konflik Gajah Liar

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Bupati Aceh Jaya, T Irfan TB mengundang para pihak untuk mendiskusikan strategi barrier dalam menanggulangi konflik gajah liar dengan masyarakat Calang, Aceh Jaya, 20 April 2018 lalu.

Bupati mengundang berbagai instansi terkait, pemerintah Kecamatan Mukim dan Geuchik di Aceh Jaya yang kerap mengalami konflik gajah untuk mendiskusikan teknik penanggulangan yang berdampak jangka panjang.

Pertemuan ini berlangsung di ruang pertemuan Setdakab Aceh Jaya, yang sekaligus mensosialisasikan rencana pemasangan barrier (penghalang) buatan yang akan memperkuat formasi barrier alami berupa tebing dan gugus perbukitan terjalin dan rawa dalam yang sudah ada, sehingga diharapkan gajah akan tetap berada didalam habitat nya dan tidak keluar ke kawasan budidaya masyarakat.

Situasi konflik gajah liar dan manusia, menempatkan kedua pihak pada situasi dirugikan, dimana solusi tunggal dalam penyelesaian masalah ini belum ada.

Kepala BKSDA Aceh, Sapto Aji Prabowo yang juga menjadi moderator pada acara diskusi tersebut menyampaikan, sebagian besar persebaran populasi gajah di Aceh berada di luar kawasan konservasi yang dikelola langsung oleh BKSDA Aceh, justru penyebaran populasi gajah liar lebih banyak berada di atas kawasan hutan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan bahkan juga dikawasan APL yang sudah dibebani hak HGU oleh berbagai pihak swasta.

"Aceh Jaya adalah salah satu contoh yang unik, dimana tidak satupun kawasan konservasi dibawah BKSDA berada di Kabupaten ini, tapi populasi gajah masih ada dan cukup signifikan," katanya.

Sapto mengatakan, Aceh Jaya tidak kekurangan habitat gajah, namun yang perlu dilakukan di masa depan adalah mengelola habitat ini secara lebih aktif yakni salah satunya dengan menerapkan strategi barrier buatan, sehingga Aceh Jaya akan memiliki kawasan perlindungan gajah yang tidak hanya menjadi solusi bagi kondisi konflik selama ini, tapi akan menjadi solusi bagi konservasi gajah dalam jangka panjang.

"Skema pengelolaan yang sedang dilakukan adalah secara kolaboratif melalui sebuah konsorsium yang terdiri dari BKSDA Aceh, KPH wilayah I dan lembaga CRU Aceh yang didukung oleh skema pendanaan dari TFCA Sumatera," jelasnya.

Selain itu, Kepala KPH Wilayah I, Fajri menghimbau berbagai kalangan untuk mendukung program pemasangan barrier ini. Karena bertujuan tidak lain adalah untuk kemaslahatan masyarakat semata.

"Peletakan posisi barrier lebih banyak berada didalam kawasan hutan dalam pengelolaan KPH wilayah I, akan tetapi karena orientasi kita adalah mengikuti formasi barrier alami, maka bisa jadi beberapa lokasi barrier akan terletak diatas kawasan budidaya masyarakat," katanya yang mendapat berbagai respon positif terhadap rencana ini.

Sementara, Camat Krueng Sabee, Camat Sampoiniet dan Camat Setia Bakti beserta para geuchik maupun mukim yang berhasil menekankan, hendaknya program ini melibatkan secara langsung pihak kecamatan dan masyarakat desa dan diharapkan program ini tidak menghalangi masyarakat untuk melakukan usaha diatas lahan yang telah menjadi hak nya.

Direktur CRU Aceh, Wahdi Azmi yang ikut hadir bersama tim menjelaskan, pemasangan barrier buatan ini akan menambah kelengkapan strategi mitigasi konflik gajah di Aceh Jaya.

"Lokasi-lokasi pemasangan barrier ini sendiri telah diinspirasi oleh data dari GPS Collar (kalung GPS) yang telah dipasang di salah satu kelompok gajah di Aceh Jaya dimana data ini memberikan informasi setiap 4 jam sekali posisi pergerakan gajah, sehingga kita dapat mempelajari bagaimana kelompok gajah menggunakan habitatnya dan memberikan informasi titik-titik pintu masuk ke kawasan budidaya yang kemudian akan dipasang barrier," ungkapnya.

Wahdi menyebutkan, pihaknya bersama Pusat Kajian Satwa Liar (PKSL) di Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah mendukung BKSDA Aceh untuk memasang GPS collar pada gajah liar di Aceh. Progam ini juga didukung oleh peneliti Post Doctoral dari dari India bernama Dr. Gaius Wilson yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala.

"BKSDA Aceh sudah memasang 5 GPS collar di Aceh dan masih berencana memasang beberapa lagi termasuk di bagian selatan dari kabupaten Aceh Jaya," katanya.

Sementara Mukhtaruddin selaku Staff ahli Bupati yang juga mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh menutup pertemuan dengan sebuah refleksi sejarah yang mengatakan betapa sulitnya menangani konflik gajah di Aceh Jaya pada masa beliau bertugas. Karena konflik datanf tidak mengenal waktu, kadang-kadang di bulan puasan dan hari raya masih disibukkan dengan urusan konflik gajah.

“Barrier ini hanya dipasang di beberapa tempat yang ada kekosongan barrier alami, bukan disepanjang batas habitat gajah. Mari kita dukung program ini demi kemaslahatan masyarakat banyak” tambahnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...