BPBA Selenggarakan Rakor Kalak BPBD se Aceh 

IMG-20180423-WA0004

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penurunan Indeks Risiko Bencana di Provinsi Aceh dan perhitungan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Aula Kantor BPBA, Banda Aceh, Senin (23/4/2018).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota dan Kepala Pelaksana BPBA beserta seluruh jajarannya.

Beberapa hal yang dibahas dalam Rakor ini yaitu mengenai Teknik Pengisian Index Risiko Bencana, WMK dan Koordinasi sistem Pusdalops di daerah dan Pusdalops BPBA serta hal lainnya seperti masalah-masalah yang dihadapi di BPBD Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana.

Kepala Pelaksana BPBD, Teuku Ahmad Dadah mengatakan, dalam beberapa hari ini, BPBA sudah melakukan kegiatan penanganan rohingnya, dan BPBA sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

"Ini merupakan langkah yang awal untuk menjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial, agar ke depannya antar lembaga bisa saling membantu dalam upaya penanganan bencana," ujarnya.

Ia menjelaskan, BPBA fokus pada Aceh Green antara lain melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat.

Sedangkan Strategi BPBA untuk melaksanakan hal tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah.

"Isu strategis bencana antara Mitigasi Bencana belum menjadi budaya masyarakat, Kebakaran Lahan dan Hutan, Keterjangkauan WMK Pemukiman, Rendahnya respon masa tanggap darurat, Koordinasi antar lembaga penanggulangan bencana, Peningkatan Peran Ilmuwan/Peneliti, Pemberdayaan Dunia Usaha, Pemberdayaan Lembaga Mitra, Kapasitas dan Perawatan dan Kesiapsiagaan Peralatan Bencana, Mekanisme Pencairan dan Penggunaan Anggaran Darurat Bencana dan Adaptasi perubahan Iklim," jelasnya.

Dadek juga menambahkan, hal lain yang perlu dibenahi yaitu sistem pelaporan data Pusdalops, agar informasi bencana dapat diterima dengan cepat dan akurat. Dengan informasi yang cepat, maka kebijakan penanggulangan bencana bisa dilakukan secara cepat dan efektif.

"BPBA menangani bencana berdasarkan data yang dikirim dari BPBD Kab/Kota dan berdasarkan skala bencana yang terjadi. BPBA juga menyarankan agar BPBD membangun sinergitasnya dengan kecamatan dan tingkat desa. Dalam waktu dekat, BPBA akan bentuk Satgas Reaksi Cepat sebagai tim internal BPBD," katanya.

Mengenai kegiatan Simulasi Bencana, sambungnya, sebaiknya dilakukan di skala-skala mikro, seperti di Hotel-hotel. Simulasi harus kita buat sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan riil di lapangan.

"Program 100 Hari saya di BPBA yakni penuntasan lelang pada bulan Maret, Konsolidasi Staf, Kalak Kab/Kota dan Dewan Pengarah serta Forum PRB untuk Penuntasan Agenda 2018 (Sosialisasi Program 2018 dan Rencana 2018), Koordinasi dan Konsolidasi Stakeholder terkait (Kepolisian, SAR, TNI, RAPI, TAGANA, DLL, Organisasi Kebencanaan lainnya baik Partai maupun Ormas), MoU, Penuntasan Renja dan DPA 2018, Renstra 2017-2022, Renja 2019, Pembentukan Task Force Pencegahan dan Kebakaran Lahan dan Hutan," ungkapnya.

Sebelum rapat ditutup, BPBD juga diberikan petunjuk teknis cara pengisian Index Risiko Bencana untuk mengetahui kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...