Audiensi di Polda Aceh, Penanganan Kasus Prostitusi Online Dinilai Sesuai Perundang-undangan 

Aundensi ormas dengan Polda Aceh/hafiz, acehportal

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Sepuluh orang perwakilan Ormas Islam dan mahasiswa di Aceh melakukan audiensi dengan Polda Aceh, di Mapolda Aceh, Senin (16/4/2018) sore. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Supriyanto Tarah, Kabid Humas, Kombes Pol Misbahul Munauwar.

Selain itu, turut hadir Kabid TI, Kombes Pol T Saladin, Kapolresta Banda Aceh, AKBP Trisno Riyanto serta Dir Intelkam, Kombes Pol Supriadi Djalal dan Dir Binmas, Kombes Pol Burhanuddin.

Sementara, dari perwakilan ormas islam sendiri yang hadir diwakili oleh Yusuf Al-Qardawi, Dedy Almubarak, Khairul Rizal, Reki S, Hidayat, Rijal, Tengku Suhaili Alghifari, M Hasbar, Misran dan Rizalul Akbar.

Audensi tersebut dilakukan untuk membahas permasalahan isu atas penangkapan seorang mucikari dan seorang perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK) online yang diungkap Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, di Hotel The Pade pada 22 Maret 2018 lalu.

Dalam pengembangan kasus itu, ditemukan 6 orang saksi yang mengetahui aktivitas mucikari dan PSK. Keenam saksi itu pun dipanggil oleh pihak Polresta Banda Aceh untuk dimintai keterangannya.

Dalam pemeriksaan, keenam saksi tidak terbukti bahwa mereka terlibat dalam kegiatan prostitusi online, sehingga tidak dapat dijerat dalam hukum Pidana Nasional KUHP maupun hukum Jinayat, sebagaimana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pada 12 April 2018 lalu, Polda Aceh dan pakar hukum yang ada di Aceh telah membahas dan mengupas terhadap kasus tersebut dengan kesimpulan bahwa langkah hukum yang diterapkan Polresta Banda Aceh telah sesuai dengan KUHAP, KUHP dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

Para pakar hukum yang hadir membahas terkait pemulangan 6 orang saksi adalah Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Guru Besar UIN Ar-Raniry,  Prof. Dr. Alyasa Abubakar, MA, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Dr. Mohd. Din, Sh, Mh, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Aspidum Kejati Aceh, Kadis Syariat Islam Aceh, Kasat Pol PP dan WH Aceh.

Menurut Prof. Dr. Alyasa Abubakar, MA, penerapan hukum syariat Islam lebih sulit pembuktianya dibandingkan dengan hukum nasional. Dimana, dalam hukum syariat Islam, pembuktian minimal dengan 4 orang saksi yang melihat atas sebuah kasus tempat yang sama, waktu yang sama dan orang yang sama.

"Terhadap 6 orang saksi yang dipulangkan oleh Polresta Banda Aceh apabila mereka tidak ada yang mau memberikan pengakuan telah berbuat zina dengan orang lain, maka tidak dapat diterapkan pasal pengakuan berbuat zina, hal itu jika dipaksakan dan nantinya di depan hakim dia mencabut pengakuan maka terhadapnya tidak dapat dipidana," katanya.

Apalagi, sambung Alyasa, jika dipaksa untuk mengakui dengan siapa dia telah melakukan perzinahan, maka yang bersangkutan dibebankan untuk membuktikan atas pengakuannya. Apabila tidak dapat membuktikan tuduhan zina tersebut, dia dapat dijerat kembali atas tuduhan fitnah.

Sementara, menurut Prof. Dr. Syarizal Abbas, MA mengatakan, apa yang telah dilakukan pihak Polresta Banda Aceh terkait pemulangan 6 saksi telah sesuai dengan aturan hukum. Menurutnya, disini masyarakat telah terlanjur menilai apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam satu sisi saja.

"Artinya masyarakat saat ini banyak menilai penegak hukum melalui perspektinya sendiri dengan mengabaikan proses pembuktian, dalam kaidah hukum islam sendiri mengatur kalau ragu-ragu dengan alat bukti yang Syubhat (keragu-raguan) maka jangan paksakan terhadap kasus harus dimajukan ke muka hakim," katanya.

Pada audiensi yang dilakukan tadi, di Mapolda Aceh, perwakilan Ormas Islam dan Mahasiswa telah memahami bahwa Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh telah sungguh-sungguh dalam menegakan Hukum Syariat Islam di Aceh dengan bukti terjadinya penangkapan terhadap pelaku prostitusi online.

Dimana yang pertama adalah kasus tanggal 22 Oktober 2017 di Hotel Grand Nanggroe dan yang kedua adalah pada tanggal 21 Maret 2018 di Hotel The Pade. Hanya saja, di belakang itu ada pihak-pihak yang menginformasikan tentang proses pemulangan 6 saksi tanpa ada tindak lanjut dari Polresta Banda Aceh.

Pada akhir audiensi para perwakilan Ormas islam dan Mahasiswa mengakui apa yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh patut diberi apresiasi.

"Diimbau kepada masyarakat Aceh untuk Tabayun dan percaya terhadap langkah yang telah dilakukan oleh Pihak Kepolisian, khususnya Polresta Banda Aceh adalah telah sesuai dengan hukum," kata salah satu perwakilan, Yusuf Al-Qardawi.

Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Supriyanto Tarah juga menambahkan, Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh dalam pelaksanaan tugas tetap berpegang secara tegak lurus dalam menangani prostitusi online dan menjamin tidak adanya pihak-pihak dari luar untuk melakukan intervensi dalam kasus ini.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...