Terkait Indikasi Korupsi Dana Gampong, MaTA Laporkan  Kajari Pidie ke Asisten Pengawasan Kejati Aceh 

MaTA

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie, Efendi ke Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Pelaporan ini dilakukan karena Kejari Pidie telah menghentikan pengusutan kasus indikasi korupsi dana gampong di Gampong Jeuleupe, Kecamatan Pidie, Pidie tahun 2016-2017.

Penghentian ini dilatarbelakangi karena oknum keuchuk yang diduga terlibat telah mengembalikan kerugian negara.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik, Baihaqi mengatakan,aporan yang disampaikan melalui surat ini turut disampaikan ke Jaksa Agung Muda (Jamwas) Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.

Dalam surat bernomor 025/B/MaTA/IV/2018, pihaknya meminta Asisten Pengawas Kejati Aceh untuk memeriksa Kajari Pidie. Pasalnya, tindakan yang dilakukan oleh Kajari Pidie menimbulkan keresahan di kalangan penegak hukum yang sedang mengusut kasus serupa.

"Oknum yang terlibat dalam salah satu kasus korupsi akan berupaya semaksimal mungkin mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dan setelah kerugian dikembalikan, akan meminta kepada penyidik untuk menghentikan kasusnya.

Tentu, hal ini sangat merepotkan aparat penegak hukum," ujarnya Rabu (11/4/2018).

Di sisi lain, jelasnya, penghentian ini juga memberi pembelajaran kepada oknum masyarakat untuk melakukan penyimpangan anggaran.

Jika kemudian praktik jahat tersebut terbongkar, tinggal mengembalikan kerugian negara maka proses pengusutannya akan dihentikan.

Menurut MaTA, penghentian kasus yang dipraktikkan Kejari Pidie dapat meruntuhkan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini didengungkan oleh banyak pihak.

"Merujuk pada ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”, sehingga patut diduga, antara Kejari Pidie dan oknum yang terlibat ada “kongkalikong”," ungkapnya.

Selain meminta Kepala Kejari Pidie diperiksa, MaTA juga meminta Asisten Pengawas Kejati Aceh membuat rekomendasi kepada Kepala Kejati Aceh untuk mensupervisi kasus dana gampong di Gampong Jeuleupe, Kecataman Pidie.

Menurut MaTA, penghentian kasus ini menjadi bukti bahwa Kejari Pidie tidak mampu menuntaskan kasus tersebut, sehingga perlu bagi Kejati Aceh untuk membuka kembali kasus tersebut itu.

Penulis:Hafiz/rilis
Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...