Tingkatkan Layanan Peserta, BPJS Kesehatan Terapkan Close Paymen System

portalaceh.coBPJS

Banda Aceh - BPJS Kesehatan akan menerapkan sistem pembayaran tertutup (close payment system) kepada peserta Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang didaftarkan Badan Usaha atau sektor Pekerja Penerima Upah (PPU).

“Mulai 1 Februari 2018, peserta JKN-KIS yang didaftarkan di sektor Pekerja Penerima Upah (PPU) sudah bisa menikmati sistem pembayaran tertutup dari BPJS Kesehatan,”kata Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso melalui Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, dr Sari Quratul Ainy, Senin (29/01/2018).

Dengan diterapkannya sistem tersebut, katanya, data peserta terdaftar terkini (updated) diharapkan akan selalu sesuai dengan perubahan yang terjadi di masing-masing badan usaha atau perusahaan.

“Selain itu, juga pembayarannya juga sesuai dengan jumlah tagihan yang dikirimkan ke setiap badan usaha atau perusahaan,”ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, bahwa close payment merupakan sistem pembayaran iuran JKN-KIS yang mensyaratkan pembayaran iuran hanya dapat dilakukan sesuai dengan jumlah tagihan yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan. “Artinya, badan usaha atau perusahaan harus membayar besaran iuran sesuai jumlah yang ditagihkan,”terangnya.

“Kebijakan ini kami tetapkan dengan tujuan tak lain untuk kepentingan peserta. Terutama untuk memastikan tidak ada kendala saat peserta membutuhkan pelayanan kesehatan. Misalnya kartu tidak aktif karena badan usaha membayar iuran tidak sesuai dengan yang ditagihkan. Pembayaran iuran tidak boleh kurang dan kalau lebih harus sesuai dengan kelipatannya,”sebut Kemal.

Dengan sistem tersebut, sebutnya, badan usaha atau perusahaan juga lebih mudah dalam memprediksi biaya yang harus dikeluarkan untuk jaminan kesehatan pegawai/karyawannya.

“Saat ini, iuran JKN-KIS untuk sektor Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh pemberi kerja sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan sesuai ketentuan,”tambahnya.

Menurut dia, perusahaan punya kewajiban membayar besaran iuran kepesertaan pegawai sebesar 4%. Sedangkan pegawai membayar 1% sisanya.

Ia juga mengimbau kepada badan usaha atau perusahaan yang belum melakukan rekonsiliasi data untuk segera melakukan rekonsiliasi data. “Saat ini BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi dan rekonsiliasi data antara BPJS Kesehatan dengan badan usaha atau perusahaan,”pungkasnya.(ril/ded)

Komentar

Loading...