DPRA Bercitarasa Gubernur

Ketua DPP Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Keterlambatan pengesahan APBA 2018 kian menggelisahkan dan telah menarik berbagai stakeholder yang peduli tentang nasib rakyat, guna menyuarakan keprihatinan.

Ketua DPP Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani melihat, selama lebih dari satu Dekade persoalan keterlambatan APBA seakan telah menjadi rutinitas yang sulit dielakkan.

"Jika kita mencari jejak persoalan kenapa APBA sering terlambat, maka secara mudah dapat kita temukan adanya benturan kepentingan antara Pemerintah Aceh dengan anggota DPRA yang ingin menggolkan dana aspirasi," ujarnya Kamis (25/1/2018).

Menurutnya, perangai anggota DPRA seakan telah berubah layaknya Gubenur yang ingin menyalurkan angganran. Perubahan perangai ini tentu memprihatinkan karena anggota DPRA terlalu dalam mengaartikan definisi budgeting dan mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat.

"Secara normatif, DPRA bisa saja mengusulkan dana aspirasi tapi ya sebatas mengusulkan bukan memaksa masuk apalagi mengangarkan kedalam APBA, karena ini akan berpengaruh pada fungsi pengawasan anggaran," kata Polem.

Pihaknya melihat, hampir 5 Tahun APBA sangat kecil manfaatnya bagi masyarakat. Ini terbukti penurunan angka kemiskinan kita hanya bermain pada angka 2 -3 persen.

"Dan pada tahun 2017 angka kemiskinan kita naik hampir 17 persen ini kan membuat akal sehat kita menjerit. Kita memiliki dana puluhan triliun tapi gagal menyejahtrakan rakyat yang hanya 5 juta jiwa," jelasnya.

Jika anggota DPRA terus berebut anggaran dengan eksekutif, lanjutnya, bagaimana Gubenur dapat menjalankan visi misinya,bagaimana RPJM itu dapat maksimal diterjemahkan kedalam APBA.

"DPRA harus paham bahwa disamping miskin kita juga memiliki ketimpangan pembangunan, penyumbang terbesar kemiskinan Aceh ada di Daerah Gayo Luwes, Bener Meriah, Aceh Singkil serta Aceh Selatan," ungkapnya.

Jadi, APBA selayaknya lebih di konsentrasikan di daerah itu. Dana aspirasi itu hanya akan memperbesar ketimpangan wilayah karena disalurkan berdasarkan anggota DPRA.

"Saya rasa ini saat yang tepat bagi DPRA menghilangkanlah nafsu dan keinginan mengelola APBA, karena peran anda hanya di bidang pengawasan anggaran, lagian dana adpirasi tidak memiliki landasan hukum yang jelas," tambah Polem.

Penulis:hafiz
Rubrik:Kota

Komentar

Loading...