Aryos: Seleksi KIP dikembalikan kepada DPRA

KIP

Banda Aceh -  Mahkamah Konstitusi atau MK akhirnya mengabulkan sebagian permohonan Ketua DPR Aceh, Tgk Muharuddin dan dua anggota DPR Aceh, yaknu Kautsar dan Samsul Bahri bin Amiren dalam sidang pembacaan putusan permohonan uji materi UU Pemilu pada Kamis 11 Januari 2018.

Pasca Putusan MK tersebut yang menyatakan bahwa Pasal 571 huruf d dan Pasal 557 ayat (2) UU Nomor tujuh Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala, Aryos Nivada, memuji kesolidan tim Aceh yang menjadi pengugat UU Pemilu.

"Kerja tim sangat solid dan strategis. Ada tiga permohonan uji materi UU Pemilu yang berkaitan dengan Aceh yang masuk ke meja MK. meskipun satu gugatan tidak diterima (gugatan robby syahputra dkk) namun dua gugatan lainnya dikabulkan sebagian," ujar pengamat politik dan keamanan Aceh ini.

Menurut peneliti JSI ini, secara strategi politik yang dimainkan oleh tiga penggugat, memahami celah kelemahan masing masing. Selanjutnya mereka menyusun gugatan per item agar item pasal pasal yang digugat saling melengkapi.

"Hasilnya adalah, kedua gugatan yang dikabulkan sebagian ini pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Mereka mampu bekerja sama sekaligus memanfaatkan celah hukum yang ada. Tidak heran kemudian kerja taktis yang dilakukan oleh tim Aceh berbuah kemenangan.

Seleksi KIP dikembalikan ke DPRA

Konsekuensi selanjutnya dari Putusan MK ini, menurut Aryos, seleksi KIP Aceh dan KIP Kabupaten Kota juga Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota tetap menyesuaikan kembali pengaturannya sebagaimana UUPA.

"Kembali pengaturannya ke UUPA. Dimana diatur bahwa seleksi KIP Aceh dilaksanakan oleh DPRA sedangkan KIP Kabupaten/Kota oleh DPRK. Selain itu komposisi komisioner juga tetap, yaitu KIP Aceh 7 orang komisoner sedangkan KIP Kabupaten/Kota 5 orang," jelasnya.

“Selain itu MK mengakui keistimewaan dan kekhususan Aceh. pengakuan Aceh sebagai  daerah berstatus khusus  diatur UUPA. Secara substansi kewenangan konsultasi yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 269 UUPA , khusus diberikan kepada Pemerintahan Aceh tidak kepada daerah- daerah lainnya, baik yang diatur dengan undang-undang khusus atau istimewa maupun yang diatur dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika perubahan UUPA oleh DPR tidak melakukan konsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA, maka proses perubahannya secara yuridis formal menjadi tidak sah. Hingga detik terakhir, diketahui pemerintah pusat tidak menyertakan bukti konsultasi antara pemerintah pusat dan DPRA. Sehingga MK menilai pencabutan pasal dalam UUPA tersebut belumlah melalui proses konsultasi sebagaimana diamanatkan UUPA” jelasnya lagi.

Namun disisi lain, aryos mengingatkan bahwa meskipun proses seleksi KIP tetap dikembalikan kepada DPRA, namun prosedur rekrutmen haruslah dilakukan secara transparan.

"Proses seleksi KIP kedepan harus dilakukan secara transparan, kemudian dibuka peluang bagi publik untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Intinya, DPRA harus menjamin track record calon komisoner KIP yang diseleksi kedepan dengan membuka ruang bagi publik untuk mengawasi jalannya proses rekrutmen KIP dan Panwaslih," tambah Aryos.(hfz/ded)

Rubrik:Politik

Komentar

Loading...