APBA 2018 Belum Disahkan, Ombudsman Dorong Pemerintah Aceh dan DPRA Rapat Bersama

Ombudsman RI Perwakilan Aceh lakukan silaturahim dan ngopi bersama wartawan di Banda Aceh, Jum’at (5/1/18).

Banda Aceh,acehportal.com – Terkait belum disahkan Angaran  Pendapatan  Belanja Aceh (APBA) 2018, Ombusman RI Perwakilan Aceh mendorong DPRA dan Pemerintah Aceh untuk segera mengelar rapat bersama.

“Rapat bersama kedua belah pihak ini sangat penting agar dapat mencari persoalan sehingga bisa menemukan solusi yang arif” ujar  Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin, dalam acara silaturahim dan ngopi bersama wartawan di Banda Aceh, Jum’at (5/1/18).

Ia mengatakan, Hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurutnya, APBA diibaratkan bagaikan mesin beroperasinya pelayanan publik. Sehingga, apabila mesin tersebut ngadat dan lambat maka sudah pasti semua penyelenggaraan publik oleh Pemerintah Aceh akan lamban dan terhambat.

Keterlambatan APBA yang terus berulang dalam benerapa tahun terakhir sungguh memalukan dan memperlihatkan lemahnya kinerja Pemerintahan Aceh selama ini.” Karenanya, duduk bersama DPRA dan TAPA harus segera dilakukan, tidak perlu saling arogan dan menyindir” jelas Taqwadin.

Dikatakanya, jika cepat duduk bersama digelar rapat maka lebih cepat diketahui masalah yang menghambat untuk dipikirkan solusi bersama dalam mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, kata Taqwadin, terkait KUA dan PPAS yang belum pas dengan RPJM Gubernur Irwandi – Nova misalnya, kan bisa segera disesuaikan bersama jika sudah dalam satu meja yang sama. Begitu pula halnya terkait dengan berbagai program usulan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil reses, perlu pula dipertimbangkan bersama oleh Anggota DPRA dan TAPA.

“Jika sudah duduk bersama, tentu akan lebih mudah memberi penjelasan serta pemahaman mengenai urusan pemerintahan. Yaitu, yang mana urusan mutlak pusat, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan, serta urusan pemerintahan umum lainnya,” Terangnya.

Artinya, sekalipun program usulan tersebut berasal dari aspirasi masyarakat tetapi harus disesuaikan dengan urusan dan kewenangan Aceh serta harus pula mempertimbangkan skala prioritas yang mempercepat perlindungan, kesejahteraan, dan pencerdasan masyarakat Aceh.Hal ini penting diutamakan karena memang tujuan utama pemerintahan yang ditegaskan dalam Konstitusi.

Sementara pihaknya, memandang strategis dan pelaksanaan fungsi budgeting oleh DPRA dan TAPA dalam mengesahkan APBA demi penyelenggaraan pelayanan publik untuk masyarakat Aceh.

“ Oleh karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyarankan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh untuk segera membahas dan mengesahkan APBA demi kemaslahatan pelayanan bagi seluruh masyarakat Aceh,”pungkasnya

Penulis:Dedi
Rubrik:Kota

Komentar

Loading...