Pengunjuk Rasa: APBA Telat, Rakyat Aceh Kembali Melarat

Foto: Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRA (Hafiz Erzansyah)

Banda Aceh,acehportal.com - Lagi, sekelompok mahasiswa berjumlah belasan orang melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRA, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis (4/1/2018) sekira pukul 10.41 WIB. Aksi ini dilaksanakan untuk menuntut APBA yang terlambat disahkan.

Koordinator Lapangan, Ridho Rinaldi mengatakan, terlambatnya pengesahan APBA 2018 menjadi catatan buruk yang kembali diwariskan setiap tahunnya kepada rakyat Aceh.

"Keterlambatan ini menunjukkan tidak mampu ya legislatif dan eksekutif Aceh dalam membahas dan menetapkan APBA 2018 yang mencapai Rp 14 triliun sesuai waktu yang dibebankan," ujarnya.

Ia mengungkapkan, tahun 2004 APBA baru disahkan pada April 2004 dan APBA 2007 disahkan pada akhir Juni 2007. Dalam dua tahun terakhir, pengesahan terlambat hingga akhir Januari. Selain itu, APBA 2016 baru ketuk palu pada 30 Januari 2016, sedangkan APBA 2017 disahkan 30 Januari 2017.

"Tahun ini, keterlambatan APBA terulang lagi dan APBA 2018 dipastikan terlambat. Ironisnya, belum diketahui berapa lama terlambat, akibatnya Pemerintah Aceh belum bisa melakukan action plan pembangunan sejumlah proyek dan program pembangunan selama setahun anggaran," jelasnya.

Menurutnya, keterlambatan pengesahan APBA sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 17 Tahun 2003. Sebab, UU mengamanahkan pengesahan APBA paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, juga disebutkan dalam Pasal 36 Ayat 2, dimana Kepala Daerah tidak menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD sesuai waktu yang ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi.

Begitu pula bila kepala daerah dan DPRD tidak menyetujui bersama rancangan Perda APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, juga diancam sanksi.

"Sanksi administratif sebagaimana pelanggaran dimaksud adalah tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 bulan. Rakyat yang selalu harus mengalami penderitaan. Terlambatnya ini semakin memperburuk upaya pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi rakyat Aceh," tambahnya.

Aksi unjuk rasa ini dikawal ketat oleh puluhan personel Polresta Banda Aceh bersama personel Polsek dan Koramil Kuta Alam, serta personel Satpol PP.

Para pengunjuk rasa melancarkan aksinya dengan membawa sejumlah alat peraga seperti pengeras suara, spanduk, bendera dan lainnya. Selain itu, mereka juga menampilkan drama singkat yang menunjukkan gaya para eksekutif dan legislatif dalam urusan APBA.

Penulis:hafiz
Rubrik:Kota

Komentar

Loading...