APBA Perubahan 2017 Sah Digunakan

DPRA/ilustrasi

Banda Aceh, acehportal.com – DPRA gelar acara penutupan masa persidangan iv DPR Aceh dengan agenda penetapan rancangan qanun aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 menjadi qanun Aceh, pada tanggal 31 oktober 2017.

Hadir dalam paripurna tersebut, Wagub Aceh, para unsur forkopimda Aceh, asisten, staf ahli gubernur Aceh, kepala SKPA dan kepala biro di lingkungan Pemerintah Aceh, para kepala instansi vertical.

T Muharuddin yang memimpin siding paripurna tersebut mengatakan, perlu kita ketahui bahwa kebanggaan kita bukan terletak pada keberhasilan menetapkan perubahan apba tahun 2017 ini, akan tetapi terletak pada proses dan hasil implementasinya yang harus sesuai dengan sasaran dan peruntukan.

“Kita perlu terus melakukan koordinasi dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBA 2017 ini, terutama kegiatan-kegiatan fisik yang waktu efektif di tahun anggaran 2017 hanya tersisa satu bulan lebih.” Terang Muharuddin.

Dalam segala keterbatasan harus tetap konsisten untuk menggunakan sumberdaya pendapatan aceh dengan memperhatikan aspek daya guna dan hasil guna demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Hal ini dapat dilihat dari jumlah belanja aceh tahun 2017 sebelum perubahan sebesar rp. 14.733.699.981.655,- (empat belas triliun tujuh ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), setelah perubahan menjadi   Rp. 14.911.632.809.908 (empat belas triliun sembilan ratus sebelas milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Terhadap hal diatas, DPRA dan Pemerintah Aceh akan terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan yang telah disepakati sesuai kaidah-kaidah anggaran. Ia mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak.

Terkait pelaksanaan masa persidangan iv tahun 2017 ini menandai babak baru dalam hubungan kemitraan pemerintah Aceh dan Dpr Aceh yang menunjukkan tanggungjawab, tekad dan komitmen bersama atas aspek hukum sebagaimana regulasi yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 235 ayat (5) dan ayat (6) undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, ditegaskan bahwa sebelum disetujui bersama antara gubernur dan Dpr Aceh, pemerintah mengevaluasi rancangan qanun tentang APBA. Hasil evaluasi tersebut bersifat mengikat gubernur untuk dilaksanakan.

Untuk itu, kata Ketua DPRA, pemerintah pusat melalui keputusan menteri dalam negeri nomor 903-8479 tahun 2017 tanggal 25 oktober 2017, telah melakukan evaluasi terhadap rancangan qanun aceh tentang perubahan APBA tahun anggaran 2017.

Pada kesempatan ini, lanjut Muharuddin, perlu dipahami bahwa evaluasi yang dilakukan oleh menteri dalam negeri tersebut bukanlah bermaksud untuk memperlambat pelaksanaan perubahan APBA, akan tetapi untuk tercapainya keserasian antara kebijakan pemerintahan Aceh dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana perubahan apba tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau qanun lainnya yang telah ditetapkan.

Penulis:gun
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...