Seputar Gugatan MK

DPRA Menyayangkan Sikap DPR RI Tidak Hadiri Sidang MK

Tim DPRA bersaa Yusril Ihzamahendra

Jakarta, acehportal.com - DPRA sangat menyayangkan sidang lanjutan gugatan DPRA di MK yang digelar paralel baik gugatan perkara nomor 61, 66, dan 75 pada 25 Oktober 2017, karena pihak DPR RI yang seharusnya hadir memberi keterangan terkait pencabutan dua (2) pasal UUPA tidak datang.

Sementara perwakilan pemerintah dihadiri oleh pihak Dirjen Perundang-undangan Kementerian hukum dan HAM. Di hadapan majelis hakim MK mereka mengaku bahwa keterangan dari pemerintah tetap sama sebagaimana disampaikan dalam pokok perkara nomor 61.

"Artinya, sama seperti apa yang disampaikan Mendagri sebelumnya. Atas keterangan tersebut, padahal pihak Mendagri sudah menyampaikan permohonan maafnya. Surat permohonan maaf itu sendiri dikirimkan langsung ke DPR Aceh. Tidak hanya itu, tembusannya juga turut disampaikan ke hakim MK. Maka menjadi aneh jika pemerintah masih membangun argumentasi itu di persidangan." ujar Iskandar Usman Al-Farlaky Jubir lintas Fraksi Gugatan DPRA ke MK.

Saat dipertanyakan oleh kuasa hukum baik dari perkara 61 dan 66, majelis hakim mengatakan nanti akan dibuat dalam kesimpulannya, atau penjelasan tambahan dari pemerintah. Jawaban ini membuat susasana persidangan terjadi lempar sambut pernyataan/pertanyaan dari kuasa hukum masing-masing.

Agenda sidang Senin mendatang masih dengan jam yang sama, yaitu mendengar keterangan saksi dari masing-masing penggugat. Tahap awal majelis hakim akan mendengarkan saksi dari perkara gugatan nomor 61 dan 66. Untuk gugatan DPRA (perkara 66) sendiri tahap awal akan menghadirkan 2 saksi ahli dan 1 orang saksi fakta.

Pada persidangan tadi siang juga didengarkan keterangan pihak terkait dari mantan komisioner Panwaslih Aceh dan Lhokseumawe masing-masing Samsul Bahri, Ismunazar, dan Muhammad AH.

"Mereka ketiganya memperkuat gugatan DPRA. Sementara YARA yang dihadiri langsung Safaruddin menyampaikan keterangan yang bertolak belakang dengan pihak terkait lainnya. Safaruddin malah mendukung UU 7 tahun 2017 tentang pemilu dan bahkan meminta beberapa pasal lainnya dalam UUPA dicabut/direvisi." jelas Iskandar.

Meski demikian, kita harus tetap konsisten agar regulasi khusus yang lahir dari konsensus perang ini dijaga. Jika ada upaya perubahan harus menempuh prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak serta merta main cabut tanpa sepengetahuan kita dan seenaknya pihak Jakarta saja.

"Mohon doanya dari seluruh lapisan masyarakat Aceh agar gugatan ini dapat kita menangkan. Jangan bersuud zhon sesama kit dan membangun persepsi negatif terhadap upaya advokasi ini. Kita harus memulai dan akan terus memperlebar apa saja yang menjadi kewenangan Aceh agar mendapat shaf utama untuk dibela. Sekali lagi ini harus kita lakukan bersama demi mewujudkan cita-cita bersama."harap Iskandar.

Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...