Tim Otsus DPR RI Lakukan Lawatan ke DPRA

Tim pengawal Otsus Aceh dari DPR RI kunker ke DPRA

Banda Aceh, acehportal.com – Tim Pemantau dari DPR RI terhadap Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh yang dipimpin Fadli Zon melakukan lawatan ke DPRA. pada 23 Oktober 2017.

Kunjungan kerja tim otsus tersebut guna membahas sejumlah informasi terkait beberapa isu strategis, di antaranya terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh.

Kemudian membahas pembangunan KEK Arun, Pelaksanaan Fungsi Badan Pengelolaan Migas Aceh, pembangunan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang yang dinilai jalan di tempat, serta Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah di Gampong Pande, Banda Aceh, yang mendapat penolakan sejumlah pihak karena terdapat situs bersejarah.

Ketua DPRA Tgk Muharuddin yang memimpin pertemuan tersebut ,mengemukakan, Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah telah memberikan dan mendelegasikan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi ranah lingkup Pemerintah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Aceh.

Beberapa urusan tersebut meliputi penyelenggaraan Otonomi, Keistimewaan, hingga kesempatan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.
Dukungan penyelenggaraan kewenangan tersebut juga diperkuat dengan bunyi Pasal 179 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan pendapatan Aceh (provinsi) dan kabupaten/kota, selain dari sumber-sumber pendapatan daerah juga berasal dari Dana Otonomi Khusus.

Muharuddin menyebutkan, dalam Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh, juga menjelaskan bahwa Dana Otonomi Khusus tersebut ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaamn Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan dan Pendanaan Pendidikan, Sosial, dan Kesehatan.

Dana Otonomi Khusus tersebut berlangsung untuk jangka waktu 20 tahun atau sejak Tahun 2008 hingga Tahun 2027, dengan rincian, pada tahun pertama sampai dengan Tahun-15 (ke lima belas) dengan besaran setara 2 % dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Dan untuk Tahun-16 (ke enam belas) sampai dengan Tahun-20 (ke Dua Puluh) besarnya setara dengan 1 % dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Melihat pagu definitif Dana Otonomi Khusus Aceh untuk tahun 2008-2015 dan Proyeksi Pagu tahun 2016-2027, total Dana Otonomi Khusus selama 20 tahun tersebut sebesar Rp. 144,75 Triliun.

Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus tersebut pada awalnya diatur melalui Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Qanun Aceh tersebut kemudian telah di gantikan dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Menurutnya, ada beberapa perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan komposisi alokasi provinsi dan kabupaten/kota, mekanisme penyaluran hingga beberapa mekanisme pengajuan dan pengusulan program kegiatan.

Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh menerbitkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Dalam Qanun Aceh terakhir ini, perubahan mendasarnya berkaitan dengan sentralisasi penyelengaraan Dana Otonomi Khusus ini menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Dalam perencanaan program kegiatan nya dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tahun 2016 ini menjadi tahun ke-10 periode waktu pengelolaan Dana Otonomi Khusus, dimana tentu saja tantangan kedepan membutuhkan perhatian dan strategi khusus. DPR Aceh berharap pemberlakuan Dana Otonomi Khusus untuk Aceh tersebut tidak akan berhenti di tahun ke-20 namun akan berlangsung seterusnya.

Hal ini didasari landasan pikiran penyelenggaraan Otonomi Khusus maupun dukungan Dana Otonomi Khusus di Aceh ini diperoleh akibat proses politik yang cukup panjang sehingga melahirkan MoU Helsinki dan UUPA.

Penulis:gun
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...