2 Pasal UUPA Dihapus, DPR Aceh Gugat UU Pemilu

Foto : Acehportal

Banda Aceh, acehportal.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Muharuddin atas nama lembaga DPRA menggugat UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Ia mengajukan secara lembaga karena merasa kekhususan daerah Aceh terancam atas berlakunya UU tersebut.

Pasal yang dipersoalkan adalah pasal 557 dan pasal 571 UU Pemilu. Menurutnya, dengan adanya pasal tersebut menghapus kekhususan Aceh.

"Bahwa lahirnya dua pasal tersebut menghapus pasal 57 dan 60 UU Pemerintahan Aceh selaku UU khusus yang lahir secara khusus karena sebuah peristiwa besar adanya perdamaian antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka," kata Muharuddin, Rabu (20/9/2017).

Selain itu, DPRA mempersoalkan prosedur pembentukan UU Pemilu khususnya pasal 557 dan pasal 571 huruf d, karena tidak melalui rapat konsultasi dengan DPR Aceh. Menurutnya hal itu tidak sesuai dengan amanah pasal 8 ayat 2 dan pasal 269 ayat 3 UU Pemerintahan Aceh mengharuskan adanya konsultasi, oleh karena itu Burhanuddin berpendapat UU Pemilu tersebut bertentangan dengan pasal 18B UUD 1945.

"Mestinya UU pemilu ini tidak bisa begitu saja mencopot pasal di dalam UU khusus, mestinya itu dibuat perubahan secara khusus dengan UU, melakukan koreksi sebagaimana mekanisme pembetukan UU yang ada, tidak bisa UU umum yang sifatnya umum mendegredasi pasal-pasal yang berlaku khusus," ujarnya.

Dengan berlakunya UU Pemilu itu, dia merasa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh merasa terhapus atau dirugikan. Ia merasa tidak ada hal yang mendesak atas perubahan undang-undang.

"Di Aceh ada komisi independen pemilihan umum, itu sama saja dengan nama lain KPU. Anggota KIP ini berbeda dengan KPU. Persoalannya KIP ini tidak ada ancaman apa-apa dalam praktek pemerintahan, sejarah politik, dan birokrasi, tapi UU pemilu ini merubah UU tentang KIP. Seolah-olah ada hal yang harus mendesak dan diubah, kami tidak melihat adanya urgensi hukum yang memerlukan lembaga KIP ini diubah," ujarnya.

Sementara itu hakim konstitusi I Dewa Gede Paguna memberi saran agar pemohon merinci apa saja yang dirugikan DPR Aceh atas berlakunya UU tersebut.

Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...