Gubernur Irwandi Yusuf Didesak Lanjutkan Moratorium Izin Usaha Pertambangan

Koalisi Peduli Sumber Daya Alam Aceh menggelar aksi unjuk rasa, di Bundaran Simpang Lima. (acehportal)

Banda Aceh, Acehportal.com - Koalisi Peduli Sumber Daya Alam Aceh, mendesak Gubernur Aceh Irwandi Yusuf supaya melanjutkan kembali Moratorium Izin  Usaha Pertambangan  di Aceh yang akan berakhir pada 25 Oktober 2017 ini.

Desakan itu disampaikan  mahasiswa dan aktivis peduli lingkungan pada aksi unjuk rasa di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Rabu (18/10/2017). Aksi yang menjadi perhatian para pengguna jalan itu, berlangsung tertib.

Para peserta aksi yang berorasi secara bergantian, membawa spanduk dan poster, serta sebuah ranting pohon dengan gantungan sejumlah poster bertuliskan tuntutan mereka.

Moratorium izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara itu, sebelumnya sudah dikeluarkan sejak adanya intruksi Gubernur Aceh Nomor 11/INSTR/2014, ditandatangani dan ditetapkan masa Gubernur Zaini Abdullah pada 30 Oktober 2014.

“Dalam intruksi tersebut dijelaskan, bahwa masa berlaku izin sejak ditandatangani dan akan berakhir dua tahun. Itu terhitung sejak intruksi ditandatangani, artinya jika dihitung berakhir pada 30 Oktoerb 2016,” kata Koordinator Lapangan, Tajul Ula.

Selama dua tahun penerapan moratorium izin usaha pertambangan mineral dan batubara, menjadi salah satu champions yang berhasil ditingkat nasional. Kemudian, Aceh jadi Provinsi di Indonesia berhasil mengurangi jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di kawasan, baik hutan konservasi maupun lindung.

Dengan keberhasilan itu,  pada 2016 Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat itu, kembali melanjutkan moratorium tambang melalui intruksi Gubernur Nomor 9 tahun 2016. Intruksi tersebut ditandatangani pada 25 Oktober 2016 dan berakhir 25 Oktober 2017.

“Selama berjalannya intruksi nomor 9 tahun 2016 itu, mekanisme pengawasan terhadap perusahaan tambang yang tak memenuhi aturan terus berjalan baik,” katanya.

Untuk itu, pihaknya mendesak Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melanjutkan moratorium izin usaha pertambangan, karena dinilai penting. Apalagi, hingga Oktober 2017 belum satupun surat keputusan (SK) Gubernur Aceh terkait pencabutan IUP bermasalah.

“Padahal dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah disebutkan pelimpahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi terkait izin usaha pertambangan,” jelasnya.

Komentar

Loading...