Seminar Regional Asia: “Peran Komisi Kebenaran dalam Memperkuat Perdamaian di Asia.”

Ilustrasi (Foto: Serambi Indonesia)

Banda Aceh, acehportal.com - Seminar Regional Asia: “Peran Komisi Kebenaran dalam Memperkuat Perdamaian di Asia, dihadiri lebih dari 100 orang pengambil kebijakan, akademisi, masyarakat sipil dan penyintas dari Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Timor Leste dan Korea Selatan berkumpul di Hotel The Pade, Banda Aceh pada 12  October 2017 untuk berdiskusi tentang peran dari Komisi Kebenaran dalam memperkuat perdamaian di Asia.

Banyak negara di Asia menghadapi sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang masif diiringi dengan mekanisme yang lemah dalam pertanggungjawaban hukum. Untuk merespon hal ini, mekanisme non judicial seperti komisi kebenaran telah berdiri di beberapa negara selama masa transisi. Proses perdamaian yang terjadi di Aceh, Mindanao, Sri Lanka dan Nepal merekomendasikan pembentukan komisi kebenaran. Komisi kebenaran juga mengantar perubahan rezim di Timor Leste (dalam proses nasional dan komisi bilateral dengan Indonesia), Korea Selatan dan Thailand. Komisi kebenaran memiliki peran yang berdampak paad pengungkapan, meluruskan sejarah dan memperkuat perdamaian dan demokrasi.

Galuh Wandita, Direktur Eksekutif AJAR menegaskan kembali kontribusi positif bahwa komisi kebenaran membawa proses perdamaian dalam kawasan. “Di sini di Aceh dan Indonesia, kami belajar banyak untuk berani menengok konflik masa lalu. Komisi kebenaran di banyak tempat di Asia berkontribusi untuk perdamaian, menyediakan kerangka yang holistik untuk pemulihan bagi korban, mencari kebenaran dan mendukung reformasi dan keadilan. Mereka dapat berperan untuk membentuk landasan bagi transisi yang komplek bagi pengembangan demokrasi, mengidentifikasi akar masalah atas konflik dan membiarkan proses untuk mengangkat sejarah ketidakadilan dan kekejaman. Penting bahwa pemangku kebijakan untuk perdamaian, aktor lokal dan internasional mempercayai dan menyediakan sumber daya kepada komisi kebenaran.”

Seminar ini bertujuan untuk mengumpulkan pengalaman dan pelajaran yang dapat dipetik dari komisi kebenaran dan untuk mendorong upaya pencarian kebenaran yang sedang berlangsung dalam rangka memperkuat perdamaian dan mendorong akuntabilitas di Asia. Diskusi ini dilaksanakan di Aceh, sebuah provinsi yang memperlihatkan sebuah proses perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005. Perjanjian damai memandatkan upaya untuk penyelesaian pelanggaran HAM melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta pengadilan HAM di Aceh.

Gubernur Aceh dalam kata sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, SDM dan Hubungan Kerjasama,Drs. Abdul Karim, MSi, menegaskan bahwa “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh merupakan amanah dan komitmen para pihak (GAM-RI) sebagaimana termaktub dalam MoU Helsinki. Pemerintah akan memfokuskan memberdayakan lembaga KKR, baik sumber daya kelembagaan maupun sumber daya manusianya.” Gubernur menegaskan empat hal penting dalam pernyataannya: “Pertama, Komisioner harus mempersiapkan kelembagaan yang baik dan profesional.

Kedua, mengumpulkan data-data yang pernah ada di semua tempat dan atau pihak/lembaga sebagai basis awal ketika nantinya bisa melakukan kerja pengungkapan. Ketiga, jangan melakukan pengungkapan dan pengambilan pernyataan sebelum kesiapan kelembagaan dan personil benar-benar siap untuk melakukannya. Keempat, semua lembaga yang berkomitmen terhadap KKR Aceh harus sama-sama menjaga dan mensupport KKR pada koridor mewujudkan keadilan kepada korban dan menjaga perdamaian.”

Afridal Darmi, Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh menyatakan, "KKR Aceh telah mulai menjalankan mandatnya tahun ini. Kami berkomitmen agar komisi ini dapat mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang masif di Aceh dan memberikan kejelasan sejarah terhadap kejadian di masa-masa kelam bangsa kita serta memperkuat perdamaian di Aceh. Seminar regional ini merupakan kesempatan yang baik bagi KKR Aceh dan publik Aceh pada umumnya untuk mengenalkan kerja kami, mendapat dukungan dari para ahli dan belajar dari pengalaman mereka. Kita dapat mengumpulkan keberhasilan dan kegagalan mereka sebagai pelajaran yang dapat dipelajari untuk KKR Aceh. "

Regional seminar ini diselenggarakan oleh KKR aceh bersama dengan AJAR, KontraS Aceh, ICAIOS, Katahati Institute, LBH Banda Aceh and the Transitional Justice Asia Network (TJAN). TJAN adalah organisasi jaringan yang mendorong inisiatif keadilan transisi di Asia, termasuk AJAR and KontraS Aceh (Indonesia), ND-Burma (Myanmar), Suriya Women’s Development Centre (Sri Lanka), Alternative Law Groups (Philippines) dan the Cross Cultural Foundation (Thailand).

Penulis:redaksi
Rubrik:News

Komentar

Loading...