Fraksi Partai Aceh: APBA Perubahan TA 2017 Belum Pro Rakyat

Iskandar Usman Al-Farlaky

Banda Aceh, acehportal.com - Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, Fraksi Partai Aceh menilai, bahwa pengalokasian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun Anggaran 2017 belum mampu menjawab sepenuhnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat Aceh sebagaimana prinsip-prinsi dasar rencana kerja Pemerintah Aceh yang berlandaskan pada visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih.

”Penilaian kami ini tentunya memiliki alasan-alasan kongkrit dan juga sesuai dengan realitas yang kita lihat selama ini. Bahwa usulan TAPA pada pengalokasian anggaran pada P-APBA tahun 2017 masih bersifat pemborosan anggaran.” Terang Iskandar dalam paripurna.

Begitupun terhadap pengalokasian anggaran untuk event Tsunami Cup yang besarannya mencapai 11 Milyar rupiah meski akhirnya dilakukan rasionalisasi di Badan Anggaran DPR Aceh.

Fraksi Partai Aceh mendukung upaya rasionalisasi anggaran tersebut. 1 milyar dari anggaran yang dirasionalkan kemudian dialokasikan untuk peringatan zikir akbar internasional dalam rangka memperingati 13 Tahun tsunami

Fraksi Partai Aceh meminta kepada Gubernur Aceh. Dalam setiap perencanaan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh untuk dapat menghindari program-program yang bersifat pemborosan anggaran dan lebih mengedepankan pada sektor Agama, pendidikan, kesehatan, budaya, peningkatkan perekonomian masyarakat, pelayanan publik, olah raga, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Aceh.

Dari program kegiatan yang direncanakan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2017 yang telah dijabarkan dalam nota keuangan untuk setiap unit kerja belum berazaskan rasa keadilan dan kemerataan.

Kita contohkan pada urusan wajib sektor pendidikan dimana anggaran yang dialokasikan pada sektor pendidikan formal sungguh luar biasa besarnya berkisar pada angka Rp. 2,8 triliun dari APBA.

Bila dibandingkan dengan pendidikan nonformal yang hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.372.076.095,- dan ini sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menyetarakan antara pendidikan formal dan nonformal.

Seharusnya Pemerintah Aceh lebih selektif dan berkeadilan dalam pengalokasian anggaran karena pendidikan nonformal seperti halnya pesantren/dayah dan balai pengajian juga memiliki peran yang sangat besar dalam rangka mencerdaskan anak-anak Aceh.

Berkenaan dengan hal ini Fraksi Partai Aceh meminta kepada Gubernur Aceh agar dapat meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan nonformal. Disamping itu, fraksi kami juga mengharapkan kepada Gubernur Aceh untuk mengupayakan agar lembaga pendidikan dayah/pesantren menjadi pendidikan formal di Aceh.

Penulis:gun
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...