DPRA Tunda Anggaran Pemilu 2019 di Aceh

Iskandar Usan Al-Farlaky

Banda Aceh, acehportal.com - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan menandai bintang atau menahan seluruh mata anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum 2019 di Aceh.

Hal itu akan dilakukan DPRA sampai ada putusan inkrah Mahkamah Konstitusi terkait gugatan DPR Aceh saat ini.

Pengesahan undang-undang Peilu tahun 2017 berdampak pada pencabutan dua pasal di Undang-Undang Pemerintah Aceh, yakni pasal 57 dan 60 tentang penyelenggara dan pengawas pemilu. DPR Aceh berharap, MK tidak mencabut dua pasal ini.

"Pagu anggarannya untuk itu (pemilu 2019) kita tahan. Tidak boleh dicairkan. Kita bintangkan. Ketika putusan MK sudah ada (inkrah) kembali menggunakan dua pasal dalam UUPA, bintang itu kita buka. Silakan KIP Aceh bekerja," kata Ketua Fraksi Partai Aceh di DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, Selasa, 10 Oktober 2017.

Menurut DPR Aceh undang-undang Pemilu tahun 2017 itu cacat hukum. Iskandar menegaskan bahwa proses pembuatan undang-undang itu tidak sah sehingga produk itu pun tidak sah.

Iskandar mengatakan upaya hukum yang ditempuh DPR Aceh ke MK merupakan langkah memperjuangkan kewenangan dan kekhususan yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada Aceh. Dia juga menepis jika tindakan tersebut sebagai upaya DPR Aceh mempertahankan kewenangannya dalam merekrut anggota KIP dan Panwaslih Aceh.

Upaya hukum tersebut tambah Iskandar juga sebagai antisipasi agar kewenangan yang telah diberikan kepada Aceh tidak diutak-atik Pemerintah Pusat di kemudian hari. Tindakan dimaksud juga sebagai bantahan atas penjelasan Mendagri di MK, akhir September lalu, yang menyebut Pemerintah Pusat dan DPR RI telah berkonsultasi dengan DPR Aceh terkait perubahan dan pencabutan dua pasal UUPA, sebagaimana seharusnya yang mereka lakukan.

Di MK nanti, kata Iskandar, mereka mempersiapkan sejumlah saksi. Yakni sosok yang terlibat dalam pembentukan naskah Kesepakatan Damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinky serta pakar hukum tata negara. Kasus tersebut juga diharap tidak berimplikasi kepada kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta maaf yang disampaikan lewat surat berkop burung garuda. Dalam surat yang ditandatangani Plt Sekretaris Hadi Prabowo itu, Tjahjo mengaku keterangan yang disampaikannya di MK keliru.

Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...