DPRA: Mendagri dan Pansus RUU Pemilu Tidak Paham UU Kekhususan Aceh

Banda Aceh, acehportal.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melalui surat yang ditujukan kepada Ketua DPRA nomor 480/4627/SJ tanggal 3 Oktober 2017, menyatakan dalam hal pernyataan Menteri Dalam Negeri pada Sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 25 September 2017 lalu sebagai hal yang dianggap keliru.

"Kami menyampaikan permohonan maaf dan diharapkan Pemerintahan Aceh bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dapat bersinergi dalam rangka menjaga ketentraman dan stabilitas pemerintahan yang kondusif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia." demikian salah satu poin dalam surat tersebut yang ditandatangani Plt Sekjend Kemendgari Drs. Hadi Prabowo, MM, yang disampaikan Juru Bicara Lintas Fraksi DPRA Iskandar Usman Alfarlaki kepada wartawan, Selasa (10/10/2017) sore.

Selain permohonan maaf, dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2) dan (4) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme dalam pengaturan berkenaan dengan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh sebagai konsekuensi logis pembaharuan hukum berkenaan dengan pelaksanaan pemilu secara serentak "Termasuk undang-undang Pemerintahan Aceh, khusus pengaturan terkait kelembagaan penyelenggara pemilihan umum.

Kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai pedoman umum penyelenggaran pemilihan umum memberikan konsekuensi yakni berdampak pada peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal ini berimplikasi Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kemendagri juga mennyampaikan pencabutan Pasal-Pasal tersebut tidak bermaksud untuk menegasikan atau mengurangi kewenangan dan kekhususan Aceh. Melainkan untuk penguatan kelembagaan yang berdampak kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Panwashh pada tingkatan Provinsi, Kota
dan Kabupaten.

Menanggapi isi surat itu, Juru Bicara Lintas Fraksi DPRA Iskandar Usman Alfarlaki didampingi Ketua Fraksi Gerindra Abdurrahman Ahmad, Ketua Fraksi PPP Murdani Yusuf mengatakan, permohonan maaf Kemendagri ini terkait proses pencabutan dua pasal dalam UUPA tanpa konsultasi dan pertimbangan DPRA.

"Ini menandakan bahwa Kemendagri dan Pansus RUU Pemilu DPR RI terkait tidak dapat membuktikan dan mempertanggung jawabkan pernyataan Mendagri pada sidang di MK beberapa hari lalu yang menyatakan bahwa Pansus RUU Pemilu sudah konsultasi dengan DPRA, saya menegaskan apabila sebuah undang-undang yang lahir dengan proses yang tidak benar maka batal demi hukum." kata Iskandar.

Menurutnya, apa yang disampaikan dalam surat ini menandakan bahwa Kemendagri secara tersirat sudah mengakui tidak adanya proses konsultasi dan pertimbangan itu tidak mereka tempuh sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan perundang undangan, termasuk proses lahirnya UU Pemilu ini tidak melalui konsultasi dengan DPRA sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 dan pasal 269 ayat 3 kemudian UU Pemilu juga bertentang dengan 18 B UUD 1945 dimana disebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam UU dan kami juga tidak menemukan dalam klarifikasi permohonan maaf Kemendagri mengaitkan dengan subtansi materi gugatan terkait dengan pasal 18 B UUD 1945.

"Ini menandakan bahwa Kemendagri dan DPR RI yang menjadi Pansus RUU Pemilu tidak memahami secara utuh UU khusus dan kewenangan yang diberikan pemerintah Pusat kepada Aceh, sehingga alasan yang disampaikan Kemendagri akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim di MK dimana gugatan DPRA terkait dengan pencabutan dua pasal UUPA agar segeera diputuskan dan dikembvalikan sebagaimana pasal dalam UUPA." tegas Iskandar Usman Alfarlaki yang juga Ketua Komisi I DPRA ini.

Untuk ke depan, DPRA mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk lebih hati-hati mengambil sebuah kebijakan regulasi terkait Aceh dan DPRA mengharapkan dengan terlebih dahulu melakukan upaya hukum sebagimana yang diatur dalam ketentuan yang bersifat Khusus yaitu UU Nomor 11 tahun 2006.

"Kita secara kelembagaan juga sudah sampaikan surat kepada KPU RI dan KIP agar seluruh proses tahapan pemilu di Aceh sebelum adanya putusan yang mengikat dari MK terkait dengan gugatan UU Pemilu Tahun 2017 ini untuk tidak dilaksanakan. DPRA dalam ketentuan punya hak dan kita juga akan stop (beri tanda bintang) anggaran untuk KIP sebelum ada keputusan yang inkrah," demikian Iskandar.

Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...