Ini Pandangan Fraksi PAN Terhadap APBAP 2017

Wakil Ketua Komisi IV DPR Aceh Asrizal H Asnawi dalam rapat Pertanggungjawaban APBA tahun anggaran 2016 dan LHP BPK RI Pada sidang paripurna DPRA masa sidang ke ii tahun 2017.

Banda Aceh, acehportal.com - Terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun 2017, Fraksi Partai Amanat Nasional, menyampaikan beberapa pandangannya sebagai berikut :Banda Aceh, acehportal.com - Terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun 2017, Fraksi Partai Amanat Nasional, menyampaikan beberapa pandangannya sebagai berikut :

1.Fraksi Partai Amanat Nasionalmenyatakanbahwapenyampaian Nota Keuangandan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun 2017 belum memberikan gambaran yang jelas dan kongkrit berkaitan dengan lemahnya kinerja eksekutif dalam mewujudkan dan optimalisasi capaian Penerimaan Aceh dan serapan Anggaran Belanja Aceh. Di dalam dokumen RAPBA Perubahan Tahun 2017 masih banyak terdapat penambahan pengalokasian anggaran perjalanan dinas di SKPA-SKPA terhadap kegiatan yang sama dalam tahun ini, untuk hal tersebut kami mengharapkan kepada Saudaraku Gubernur Aceh bersama tim TAPA agar hal ini menjadi perhatian serius.

2.Realisasi APBA merupakan salah satu indicator penting untuk mengukur kinerja Pemerintah Aceh dan kebijakan pemerintahan yang bermuara pada upaya mensejahterakan masyarakat. Disamping itu eksistensi APBA masih memiliki andil yang sangat besar dalam menciptakan iklim danregulasi ekonomi Aceh, baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro di Aceh. Ketidakmampuan eksekutif dalam merealisasikan target realisasi APBA Tahun 2017 akan memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan ekonomi Aceh secara menyeluruh.

Hal ini sangat jelas terlihat pengaruhnya, dimana serapan belanja APBA yang sangat minim ternyata telah menimbulkan lemahnya aktifitas ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional menghimbau agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah konstruktif, plikatif dan antisipatif untuk memperbaiki gejala ekonomi yang tidak sehat agar pulih kembali sebagaimana mestinya.

3.Fraksi Partai Amanat Nasional  sependapat dengan Saudara Gubernur Aceh mengenai perlunya melaksanakan Perubahan APBA Tahun 2017 yang menyangkut terhadap beberapa hal penting yang difokuskan antar lain yaitu penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aceh, pemberian intensif untuk guru honorer dan guru bakti di Aceh, peningkatan kompetensi tenaga penyuluh melalui pelatihan dan pendidikan tenaga penyuluh, melakukan survey bagi calon penerima rumah dhuafa, tambahan dana pendidikan (Beasiswa) bagi anak yatim serta pelatihan keahlian untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja dan juga gaji para guru honor kedepannya akan dibayar sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Pemerintah Aceh yang dilakukan penyesuaian jumlah jam kerja masing-masing.

4. Terhadap Persoalan dana hibah dan bantuan sosial, Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional  sependapat untuk disesuaikan dengan regulasi yang ada. Adapun kegiatan bantuan hibah dan bantuan sosial yang tidak dapat dilaksanakan pada APBA Tahun 2017 murni karena belum memenuhi ketentuan seperti diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 32 tahun 2011, Nomor 39 tahun 2012, dan Nomor 14 tahun 2016,  perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dalam APBA-P.

Untuk realisasi semua kegiatan Hibah dan Bansos perlu dilakukan verifikasi  faktual oleh SKPA-SKPA Sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak menimbulkan persoalan baru yang mengakibatkan kita semua terjerat persoalan hukum di kemudian hari.Kami sangat mengharapkan agar tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal dalam pelaksanaan APBA-P Tahun 2017 ini karena dengan alasan regulasi belum turun atau belum di tandatangani oleh Gubernur Aceh.

Setelah dikoreksi oleh Mendagri kami harapkan kepada semua SKPA untuk dapat segera merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah kita disahkan bersama. Kerena serapan Anggaran Tahun 2017 ini masih dibawah 50 persen yang mengakibatkan kondisi riil seperti yang kami paparkan diatas.

5. Terhadap Pembelian pesawat pengintai untuk pengawasan laut dan hutan Aceh seperti yang di inginkan oleh Gubernur Aceh. Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional tidak keberatan untuk maksud program tersebut asalkan telah dilakukan kajian yang mendalam dengan perencanaan yang matang dan tidak tergesa-gesa dalam waktu yang singkat ini.

6. Pelaksanaan Pekan Olah Raga Aceh (PORA) yang ke-XIII akan dilaksanakan di Aceh Besar sesuai dengan Surat Bupati Aceh Besar Nomor : 426/11548 Tanggal 27 November 2012 tentang Permohonan Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan PORA XIII Aceh Tahun 2017 yang telah di setujui oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 426/646/2014 bulan Agustus Tahun 2014 tentang Penunjukan Kabupaten Aceh Besar sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Aceh XIII Tahun 2018.

Berdasarkan hasil kesepakatan Badan Anggaran DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada saat pembahasan RAPBA Perubahan Tahun 2017 yang lalu, telah disepakati untuk menganggarkan anggaran persiapan dan pelaksanaan PORA XIII sesuai dengan kebutuhan kegiatan tersebut. Untuk itu kami mengharapkan agar dapat merealisasikan anggaran dalam APBA-P Tahun 2017 demi terlaksananya kegiatan dimaksud.

Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...