Pidato Jokowi di HUT TNI Tak Singgung Polemik Senjata

Presiden Jokowi @Merdeka.com

Cilegon, - Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-72 diperingati di tengah kontroversi seputar isu impor 5.000 senjata oleh institusi nonmiliter. Namun hal itu tak sedikit pun disinggung oleh Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam puncak peringatan HUT TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10).

Alih-alih menyinggung polemik impor senjata, pidato Jokowi lebih menyoroti loyalitas TNI dan ancaman terhadap ideologi negara, Pancasila.

Dalam pidato berdurasi kurang dari 10 menit itu, Jokowi mengajak segenap prajurit TNI untuk mengingat kembali pesan Panglima Jenderal Besar Soedirman mengenai hubungan TNI dan politik.

Kata Jokowi, politik tentara haruslah mengacu pada politik negara. Pun dengan loyalitas tentara, sehingga politik dan loyalitas tentara hanya untuk kepentingan rakyat dan pemerintahan yang sah.

Presiden juga mengingatkan seluruh prajurit TNI dan masyarakat agar mewaspadai setiap ancaman yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Jokowi mengatakan, rongrongan terhadap keamanan negara tidak hanya dari dalam, tapi juga dari luar negeri.

Selama ini, kata Jokowi, komitmen TNI para prajurit untuk taat kepada hukum dan menjalankan segala kewajiban sebagai tentara merupakan pondasi yang membuat Indonesia kokoh berdiri menghadapi jaman hingga saat ini.

Polemik impor senjata dipicu oleh pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam acara Silaturahmi Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI, di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (24/9) lalu.

Dalam sambutannya, Gatot menyampaikan ada institusi bukan militer yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata. Nama Presiden Jokowi dicatut agar dapat mengimpor senjata tersebut.

"Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat ini dari pihak A1," kata Gatot.

Gatot juga mengancam akan menyerbu institusi non militer yang ingin memiliki senjata. Ia beralasan tidak boleh ada institusi selain TNI dan Polri yang memiliki senjata.

"Bahkan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank, dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada," ujarnya.

Pernyataan Gatot itu langsung diklarifikasi oleh Menko Polhukam Wiranto yang menyebut bahwa tidak ada institusi non militer memesan 5.000 senjata.

"Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri. Ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu. Setelah saya tanya, saya cek, ini adalah pembelian 500 pucuk senjata dari Pindad untuk sekolah intelijen," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (24/9).

Sejumlah pengamat menilai pernyataan Gatot tersebut, yang juga menyinggung Polri, dapat merusak hubungan kedua institusi.

Ada juga yang menilai ucapan Gatot itu sebagai bentuk manuver politik menjelang masa akhir jabatannya.

Komentar

Loading...