Komisi V DPRA Perjuangkan TPK Guru SMA Sederajat

m-alfatah

Banda Aceh, acehportal.com - Terhitung sejak 1 Januari 2017, seluruh guru SMA, SMK, SDLB/Pendidikan khusus telah berganti status sebagai pegawai Pemerintah Provinsi bukan lagi berstatus sebagai pegawai kabupaten/kota.

Pengambil alihan wewenang pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mulai Oktober 2016.

Namun sejak beralihnya status sebagai pegawai Pemerintah Provinsi, para guru guru SMA, SMK, SDLB belum mendapatkan tunjangan prestasi kerja (TPK) setiap bulannya dari Pemerintah Aceh, kondisi ini berbeda saat para guru ini masih menyandang status pegawai kabupaten/kota.

Sejumlah perwakilan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari wilayah Barat-Selatan Aceh mengadukan hal itu kepada Komisi V DPRA. Kunjungan para perwakilan guru ini diterima langsung oleh Ketua Komisi V DPRA Mohd Alfatah dan dua anggota Komisi V lainnya, diruang rapat Komisi V, Jumat (29/9).

Mohd Al-Fatah menyampaikan kedatangan para perwakilan guru ini bahwa untuk mempertanyakan tentang TPK yang selama ini belum mereka terima sejak pengalihan status menjadi pegawai provinsi.

Para guru SMA, SMK, SDLB/Pendidikan khusus ini meminta kepada Komisi V DPRA untuk memperjuangkan TPK yang tidak lagi mereka terima sejak pengalihan kewenangan itu.

"Pada dasarnya kami Komisi V DPRA yang membidangi pendidikan sangat prihatin dengan kondisi seperti itu, namun kita berharap kepada pemerintah Aceh supaya berpikir serius untuk menganggarkannya ditahun 2018 mendatang, apalagi para guru yang berada dibawah wadah PGRI ini tidak meminta jumlah banyak, tapi yang penting adanya perhatian dari pemerintah," terang Alfatah di ruang kerjanya.

"Saya bangga dengan penyampaian perwakilan guru ini, karena mereka tidak menuntut nominalnya tapi yang lebih penting menurut mereka adanya perhatian dari pemerintah provinsi, karena selama ini mereka mendapat TPK dari Kabupaten/Kota," tambah politisi PAN itu.

Mohd Al-fatah menambahkan, Komisi V akan berupaya memperjuangkan harapan para guru SMA, SMK, dan SDLB ini. Pihaknya akan membicarakan hal ini dengan pemerintah Aceh saat pembahasan rancangan APBA 2018. "Mudahan tahun 2018 bisa dimasukkan dana TPK untuk guru SMA, SMK, SDLB/Pendidikan khusus tersebut," paparnya.

Penulis:gun
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...