Ini Perubahan Substansi Pada Raqan Dana Otsus dan Migas Aceh

RDPU
RDPU

Banda Aceh -- Wakil ketua DPR Aceh Dalimi menyatakan, pengelolaan dana bagi hasil migas dan otonomi khusus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh secara berkelanjutan dalam bidang pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

“Selain ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, dana otonomi khusus dapat juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh,”ujar Dalimi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap rancangan qanun Aceh tentang perubahan kedua atas qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil migas dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus. Rabu (23/11/2016).

Dalimi menambahkan, dana otonomi khusus dan bagi hasil migas jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi bias sehingga menyebabkan pembangunan Aceh tidak optimal.

“Kita mempunyai pendapatan yang bersumber dari dana otonomi khusus yang bersumber dari APBN selama 20 tahun, yakni sebesar 2 % dari DAU nasional dari tahun 2008 s/d 2022 dan 1 % dari tahun 2023 s/d 2028. selanjutnya terdapat juga dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi yaitu 55 % dari pertambangan minyak yang ada di aceh dan 40 % dari pertambangan gas bumi yang ada di Aceh,”lanjutnya.

Ia menyebutkan, pola dan substansi qanun yang akan direvisi ini menyerupai pola dana alokasi khusus yang diterapkan oleh pemerintah pusat terhadap Aceh, yaitu program dan kegiatan yang diusulkan adalah program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh kabupaten/kota, tetapi harus sesuai dengan program/kegiatan prioritas pemerintah Aceh.

“Sedangkan mekanisme dana transfer dihilangkan dengan komposisi pembagian untuk kabupaten/kota maksimal 40 % dan 60 % untuk Aceh. Kemudian silpa kabupaten/kota menjadi milik pemerintah Aceh,”pungkasnya.

Sementara itu dalam RDPU tersebut, sejumlah perwakilan dari kabupaten/kota di Aceh meminta agar perubahan qanun itu ditunda dulu pengesahannya. Dan kedepan mereka meminta ikut terlibat secara optimal dalam membahas perubahan qanun tersebut. “Kita minta perubahan ini jangan tergesa-gesa disepakati dan disahkan,” ujar Kepala Bapeda Abdya dan sejumlah perwakilan kabupaten-kota lain. [*]