Ketegasan Singapura Gantung Mati Gembong Narkoba, Harus Dicontoh Indonesia

Foto Ilustrasi Tribunnews.com

Foto Ilustrasi Tribunnews.com

Jakarta - Bagi sebagian kelompok, hukuman mati --apalagi dengan cara digantung-- dinilai sebagai hukuman yang tidak beradab dan melanggar HAM. Tapi di Singapura, negeri yang sangat maju dan ultra modern, hukuman yang katanya tak beradab itu masih dilaksanakan.

Sebagaimana diberitakan kantor berita AFP, Singapura menggantung mati WN Nigeria Chijioke Stephen Obioha (38) dan WN Malaysia, Devendran Supramaniam (31) pada Jumat (18/11) kemarin. Chijioke dihukum hanya karena memiliki 2,6 kg ganja dan Devendran memiliki 86 gram heroin.

Pada tahun 2015, otoritas Singapura juga mengeksekusi mati empat orang yaitu untuk satu kasus pembunuhan dan tiga terpidana mati lainnya atas kasus penyalahgunaan narkoba.

"Di Singapura dan Malaysia, hukuman narkotika adalah dihukum gantung, dan tegas," kata ahli pidana Prof Dr Hibnu Nugroho saat dihubungi detikcom, Minggu (20/11/2016).

Ketegasan Singapura di kasus narkoba harus dicontoh Indonesia. Dengan hukuman yang tegas dan terus menerus, maka kewibawaan hukum sebuah negara akan pulih sehingga orang tak lagi-lagi bermain dengan hukum, terutama jual beli narkoba.

"Makanya tidak heran kalau perdagangan narkoba pindah ke Indonesia karena hukum di Indonesia tidak tegas," cetus guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.

Di Indonesia, teknis hukuman mati tertuang dalam Pasal 11 KUHP yang berbunyi:

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Tapi Pasal 11 KUHP itu diubah oleh UU Nomor 2/PNPS/1964. Dalam Pasal 10 ayat 1 berbunyi:

Kepala polisi daerah membentuk suatu regu penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang tamtama, dibawah pimpinan seorang perwira.

Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebutkan bahwa bahaya narkoba sudah menjadi ancaman pertahanan nasional. Gatot mencontohkan Perang Candu di Tiongkok Vs Inggris serta Perancis. Dalam perang itu, Tiongkok kalah.

"Rakyat serta tentaranya terkena candu, pada akhirnya kalah. Mesti menggadaikan Hongkong serta Taiwan, " tutur Gatot.

Soal ancaman narkoba sebagai ancaman pertahanan nasional juga diakui oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta saat mengadili WN Nigeria Emeka Samuel (31) karena mengedarkan 37 kg sabu. PT Jakarta menyitir sejarah negara Cina yang besar pernah ditaklukkan oleh Inggris, setelah terlebih dahulu di seluruh Negara Cina beredar bebas candu (salah satu jenis Narkotika). Rakyat Cina, pegawai serta tentaranya dan penyelenggara negaranya menjadi pengguna candu tersebut.

"Akibatnya Negara Cina yang besar itu menjadi lemah tidak berdaya karena dirusak narkotika, sehingga dalam kondisi yang demikian Negara Cina tersebut dengan mudah ditaklukkan oleh Inggris, dan karena negara Cina takluk maka untuk mengakhiri perang ini yang dulu disebut Perang Candu tahun 1839 sampai dengan tahun 1842 diadakanlah Perjanjian Nanjing, maka Hong Kong satu pulau bagian dari Cina diserahkan ke Inggris dan menjadi bagian dari Inggris selama 100 tahun," papar majelis yang terdiri dari Imam Sungudi dengan anggota Elnawisah dan Humuntal Pane.

Nah, Bagaimana dengan Indonesia? Masyarakat belum lupa bagaimana drama hukum dimainkan di Pulau Nusakambangan pertengahan tahun ini. Yaitu sebanyak 14 orang terpidana mati telah dimasukkan ke dalam ruang isolasi, tetapi tiba-tiba di menit-menit terakhir, hanya 4 orang yang dieksekusi mati dan 10 sisanya masih tetap hidup hingga saat ini.

Bila Singapura yang sangat maju dan modern saja masih tegas terhadap gembong narkoba dengan cara menggantung, masihkah kita berdebat bahwa hukuman mati itu melanggar HAM dan tidak beradab? (detikcom)