Ini Isi Raqan Aceh Tentang Sistem Jaminan Halal Hasil Pembahasan Komisi VII DPRA

ghufran

ghufran

Banda Aceh - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama tim perumus yang tergabung dari beberapa lembaga diantaranya MPU, LPPOM MPU Aceh, BPOM, akademisi tengah membahas Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Sistem Jaminan Halal. Raqan ini rencananya akan disahkan akhir tahun 2016.

Ketua Komisi VII DPRA H. Ghufran Zainal Abidin saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di gedung serbaguna DPRA, Kamis (17/11) mengatakan, dalam rangka pelaksanaan Syari’at Islam secara kaffah di Aceh sebagai hak istimewa dan khusus yang diakui oleh pemerintah, maka perlu diatur pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah.

Karena mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.

Oleh sebab itu, kata politisi PKS ini dalam upaya melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya, maka dibuatlah qanun yang bisa menjamin semua produk makanan / minuman dan kebutuhan masyarakat Aceh terjamin halal.

Ada beberapa poin dalam Raqan Aceh "Tentang Sistem Jaminan Halal", salah satunya proses produk halal
yang menggunakan bahan hewani dalam Pasal 19, menyebutkan; Produk yang mempergunakan bahan baku hewani harus berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai syariat Islam serta memenuhi kesehatan masyarakat veteriner.

Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan, penyembelihan hewan dinyatakan halal, apabila dilakukan di rumah potong hewan resmi dan/atau oleh orang yang sudah mendapatkan Sertifikasi LPPOM MPU Aceh.

Kemudian pelaku Usaha dilarang: memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal /tidak bersertifikasi halal, mencantumkan Logo Halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal lalu tidak boleh mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Bila melakukan pelanggaran maka dikenakan ketentuan U'qubat dan pidana sesuai Pasal 46 yang bunyinya ;Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enampuluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gramemas murni.

Kedua (2) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. [*]