Komisi VII DPRA Adakan RDPU Raqan Aceh Tentang Sistem Jaminan Halal

RDPU

RDPU
RDPU

Banda Aceh – Komisi VII DPRA mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh Tentang Sistem Jaminan Halal yang berlangsung di gedung Serbaguna DPRA, Kamis (17/11).

Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh Tentang Sistem Jaminan Halal tersebut dihadiri, perwakilan Kementerian Agama dari 23 kabupaten/kota se Aceh, BPOM, akademisi, ormas dan LSM dan tim penyusun dari eksekutif Pemerintah Aceh.

RDPU dipimpin langsung Ketua Komisi VII DPRA H. Ghufran Zainal Abidin didampingi Wakil Ketua Jamal T Muku, serta sejulah anggota Komisi VII.

Ghufran Zainal Abidin mengatakan, pimpinan DPR Aceh menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja Komisi Vii Dpr Aceh yang dibantu oleh beberapa tenaga ahli yang telah mampu menyelesaikan Rancangan Qanun Aceh Tentang Sistem Jaminan Halal.

Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. dengan tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim.

Seperti diketahui, syariat islam telah berlaku di Aceh sejak zaman sebelum kemerdekaan indonesia, bahkan sejak kerajaan islam pertama di Aceh. semangat untuk memberlakukan syariat islam di Aceh sudah terakomodir dalam undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa Aceh, lalu semakin dipertegas dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi propinsi daerah istimewa aceh sebagai provinsi nanggroe aceh darussalam.

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan dalam pasal 23 qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam, pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh.

Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan syari’at islam secara kaffah di Aceh sebagai hak istimewa dan khusus yang diakui oleh pemerintah, maka perlu diatur pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah.

khususnya dalam melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya.
Gufron berharap, melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) ini, ada berbagai masukan terhadap penyempurnaan rancangan qanun Aceh ini. [***]