Kejari Abdya Limpahkan Kasus Dugaan Korupsi PKA ke-6

Ilustrasi - @ANTARA

Ilustrasi - uang korupsi @ANTARA
Ilustrasi - uang korupsi @ANTARA

Blangpidie - Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) akhirnya melimpahkan kasus dugaan korupsi dana Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-6 pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah­raga (Disbudparpora) setempat ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh. Dalam kasus tersebut Kejari Abdya telah mene­tapkan ASN selaku Kadis pada waktu itu sebagai tersangka.

Kajari Abdya, Abdur Kadir,SH,MH me­­la­lui Kasie Pidsus, Irfan Harsyi HDL, SH ke­pada wartawan, Rabu (16/11/2016) menye­but­kan, kasus yang mulai ditangani pada 2013 lalu itu telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh pada 2 November 2016 dengan nomor Surat Pelimpahan B-1239/N.1.29/fd.2/11/2016.

Tersangka ASN terbukti telah melakukan penyimpangan ma­ta anggaran dan de­ngan sadar menyimpan uang senilai Rp1,3 mi­liar yang bersumber dari anggaran pen­dapatan belanjan kabu­paten (APBK) Abdya tahun 2013 untuk mendanai kegiatan PKA tingkat Provinsi Aceh itu.

Modus yang dilakukan dalam kasus ini adalah dugaan pe­nyim­pangan per­tang­gung­­ja­waban, hingga proses penarikan uang PKA senilai Rp1,3 miliar yang di­ma­suk­kan ke nomor re­kening pribadi.

Anggaran untuk PKA itu ditarik pada tanggal 4 September 2013, sementara pada tanggal 6 September dana tersebut dengan sengaja dimasukkan ke nomor rekening pribadi ASN. Se­dang­kan dalam pertang­gung­jawabannya, penggunaan anggaran tidak sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

“Atas perbuatan yang dilakukan ASN, ke­rugian negara diper­kirakan mencapai Rp300 juta. Sebab dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ditolak oleh sistem keuangan daerah,” jelasnya.

Menurutnya, dengan masuknya uang ke da­lam reke­ning pri­badi tersangka, tentunya ter­­sangka akan mendapatkan keun­tungan bahkan tindakan proses pemindahan reke­ni­ng­ uang juga dilakukan secara bersama-sama dengan bendahara kantor ter­sebut. Se­tiap penggunaan anggaran daerah itu seha­rus­nya di­uraikan dengan rinci dan uang tersebut tetap tidak bo­leh dipin­dahkan ke reke­ning pribadi, karena bertentangan de­ngan aturan.

Sebelumnya, Kejari Abdya melakukan pe­nyelidikan terhadap dugaaan penyalahgunaan anggaran PKA 6 pada Maret 2013 lalu. Berbekal surat perintah, pihak Kejari melakukan pe­nye­lidikan tanggal 10 Maret 2014, setelah mencium du­ga­an penya­lahgunaan anggaran PKA 6 Kabupaten Abdya yang dikelola Dis­budparpora setempat.

Kemudian, pihak kejaksaan melakukan pengumpulan data, termasuk memanggil pejabat terkait atau panitia pelaksana un­tuk diminta keterangan. Pejabat yang telah dimintai keterangan di antaranya Kepala Disbudparpora Abdya selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), CDM, dan Ben­da­hara Pengeluaran, NH.

“Kasus tersebut bergulir sewaktu ASN menjabat sebagai Kadis, dengan PPK-nya waktu CDM dan bendahara penge­luaran NH. Tersangka telah melanggar UU RI Tahun 1999 ten­tang pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK) Jo UU No­mor 20 Tahun 2001 tentang PTPK dengan kuru­ngan minimal 15 tahun,” paparnya. (analisadaily)