Diingatkan, Kampanye Jangan Sebarkan Kebencian

Ilustrasi kampanye

Ilustrasi kampanye
Ilustrasi kampanye

Banda Aceh -Pemerhati politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada mengingatkan seluruh kandidat gubernur dan wakil gubernur maupun tim suksesnya dalam berkampanye jangan menyebarkan kebencian dan menghasut karena akan menimbulkan konflik.

Seluruh kandidat dan tim sukses bertanggung jawab menjaga jalan­nya pemilihan kepala daerah (Pilka­da) damai. Salah satunya dengan menghentikan upaya hasut-meng­hasut, baik di media sosial (Medsos) maupun saat berada di lapangan.

Seharusnya para kandidat dan tim sukses memberikan pendidikan politik bukan malahan menghasut karena efeknya bukan mengajarkan ca­ra berpolitik yang baik kepada pe­milih, tapi mengajarkan bagai­mana mem­benci orang atau kandidat lainnya.

Karena itu, Aryos menyarankan kepada Panwaslih dan Bawaslu se­cara bersama-sama dengan kepoli­sian dan kejaksaan untuk menindak tegas dan memproses secara hukum jika ada personel dari tim sukses salah satu kandidat melakukan hasutan, menyebar kebencian, dan pelanggaran lainnya.

“Jika tidak, hal itu pasti akan terulang kembali. Harus ada efek jera dan ini berlaku tanpa terke­cuali,” tegas Aryos kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa (15/11/2016).

Dikatakan, hal itu sejalan dengan peraturan yang melarang kampanye black campaign dan tertera pada Pasal 66 dan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 7/2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Guber­nur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota.

Dalam Pasal itu disebutkan lara­ngan kampanye berupa menghina se­seorang, agama, suku, ras, go­lo­ngan, menghasut, memfitnah, meng­adu-domba partai politik, perseora­ngan, dan/atau kelompok masya­rakat.

Ketentuan senada, menurut pene­liti jaringan survei inisiatif ini, juga diatur dalam Pasal 69 UU No.1 Ta­hun 2015 sebagaimana diubah de­ngan Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pil­kada) mengenai sanksi diatur dalam Pasal 187 Ayat 2 UU Pilkada.

Yakni setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larang­an pelaksanaan kampanye sebagai­mana dimaksud dalam Pasal 69 hu­ruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan hu­kum­an penjara paling singkat tiga bu­lan atau paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000.

Aryos menegaskan, Panwaslih ha­rus pro aktif menjemput masalah yang terjadi di lapangan dan segera mem­proses pada kesempatan perta­ma kalau sudah memenuhi unsur pelanggaran.

“Panwaslih jangan berdiam diri tanpa menunjukkan kinerja yang progresif kepada publik Aceh. Saran saya, Panwaslih harus membuat pos­ko pengaduan , sms center, dan akun resmi pengaduan untuk memu­dah­kan masyarakat melapor setiap terjadi pelanggaran di lapangan,” ujar Aryos.

Sedangkan KIP Aceh perlu mem­buat surat edaran tentang larangan menyebarkan kebencian, fitnah, ha­sutan di media sosial. “Mari berpo­litik dengan santun dengan menjun­jung tinggi nilai-nilai berdemokrasi yang baik,” tandasnya. (analisadaily)