Walikota Diminta Copot Dasni Yuzar Sebagai Sekda Lhokseumawe

MA foto: detik

MA foto: detik
MA foto: detik

Banda Aceh, (Acehportal) - Putusan MA menghukum Sekdako Lhok­seumawe, Dasni Yuzar 5 tahun pen­jara serta putranya Reza Maulana dan Amir Nizam masing-masing 4 tahun penjara atas perkara korupsi dana hibah Pemerintah Aceh tahun 2010 untuk Yayasan Cakra Donya sebesar Rp1 miliar, menjadi salah satu bukti kecerobohan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, da­lam memutus perkara tersebut.

Dalam persidangan 19 Juni 2015 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh membebaskan ketiga terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum, meskipun terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) antara majelis hakim.

Amar putusan saat itu dibacakan hakim ketua Ainal Mardhiah SH MH dan hakim anggota Zulfan Effendi SH. Sedangkan hakim anggota I, Syaiful Hasari SH menga­jukan pendapat berbeda terhadap putusan tersebut. Namun, pendapat Saiful tidak mengubah dan mempengaruhi putusan be­bas majelis hakim PN Tipikor Banda Aceh.

Koordinator Bidang Monitoring Pera­dilan Masyarakat Transparansi Aceh (Ma­TA), Baihaqi, Kamis (19/5) mengatakan, ini bukan merupakan kasus pertama hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh membe­baskan terdakwa kasus korupsi.

Sebelumnya, kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Aceh Utara, tiga ter­dakwanya juga diputus bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Namun, setelah dikasasi oleh Jaksa Pe­nuntut Umum, Mahkamah Agung (MA) justru menyatakan ketiga terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara. Dalam kasus tersebut, Surdeni Sulaiman dihukum 4 tahun penjara, drg Anita Syafridah 4 tahun penjara dan M Saladin Akbar 4 tahun pen­jara.

Jeput

Terkait dengan putusan MA, MaTA me­minta pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh harus menjemput putusan tersebut, jangan han­ya menunggu turunnya putusan. Sehing­ga, Kejati Aceh bisa segera mengeksekusi terpidana.

Menurut MaTA, hal ini penting dilaku­kan agar terpidana tidak sampai melarikan diri. Bila perlu, Kejati Aceh melakukan pengawalan secara khusus terhadap para terpidana.

“Selama ini, sudah banyak kasus yang para aktornya melarikan diri akibat lambat­nya eksekusi yang dilakukan jaksa dan bahkan ada juga dinilai kooperatif sehingga tidak ditahan. Kasus yang melilit mantan Wakil Bupati Aceh Utara, Syarifuddin mi­sal­nya. Hingga kini, Syarifuddin masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” ungkap Baihaqi.

Selain itu, MaTA juga menyayangkan pernyataan Dasni Yuzar yang mengatakan putusan MA tersebut keliru mengingat dia sudah mengembalikan kerugian negara Rp1 miliar kepada Kejati Aceh.

Dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi se­ba­gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 4 dije­laskan, pengembalian kerugian keuang­an negara atau perekonomian negara tidak dapat menghapus pidana pelaku tindak pi­dana sebagaimana di­maksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

MaTA juga mendesak Walikota Lhok­seumawe segera mencopot jabatan Dasni Yuzar untuk membersihkan pemerintahan dari oknum pelaku tindak pidana korupsi dan mendukung komitmen Pemko setempat memberantas korupsi. (Analisa)

Komentar

Loading...