Negara Diminta Audit Pengunaan Dana Perang Semasa Darurat Militer di Aceh

@Acehportal

@Acehportal
@Acehportal

Banda Aceh, (Acehportal) - Puluhan aktivis dari berbagai organisasi dan LSM di Aceh, yang menggelar aksi mengenang 13 tahun ditetapkannya darurat militer (DM) di Aceh, di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Kamis (19/5/2016), meminta Pemerintah pusat segera menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama berlangsungnya DM di bumi Serambi Mekkah itu.

Dalam aksi itu, mereka yang membawa spanduk serta poster berisikan tuntutan, berorasi secara bergantian. Selain para aktivis, Mantan Walikota Sabang, yang juga mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Munawar Liza, juga ikut serta dalam aksi tersebut.

Penanggung Jawab Aksi, Hendra Saputra mengatakan, aksi yang mereka lakukan, sebagai bentuk mengingatkan kembali Pemerintah pusat serta Komisi Nasional (Komnas) HAM terhadap pelanggaran HAM yang terjadi selama berlangsungnya darurat militer, serta selama konflik di Aceh.

"Karena  akibat penerapan DM di Aceh, berbagai kasus pelanggaran HAM terjadi, baik itu berupa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan orang secara paksa, pelecehan seksual, pemerkosaan dan penangkapan tanpa proses hukum, serta pembredelan organisasi masyarakat sipil di Aceh," kata Hendra yang juga Koordinator KontraS Aceh itu.

Apalagi menurutnya, selama penguasaan DM, selain dilakukan penyerangan terhadap kelompok GAM, juga dibentuk front-front masyarakat sipil guna diperlakukan perlawanan terhadap gerilyawan bersenjata di Aceh dengan  berikrar kesetian NKRI.
Komnas HAM yang membentuk tim Ad Hoc Aceh untuk investigasi selama DM, mencatat 70 kasus pelanggaran HAM dari delapan Kabupaten/Kota ditemukan.

"Tapi hingga saat ini belum jelas bagaimana perkembangan kasus-kasus tersebut,” ungkapnya, sembari menambahkan, KontraS Aceh juga mencatat 204 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diverifikasi selama konflik di Aceh, yakni sejak 1989-2005.

Selama DM tambahnya, anggaran negara juga cukup banyak dihabiskan. Namun, hingga kini belum pernah dilakukan audit terhadap penggunaan dana perang tersebut.

"Seharusnya penggunaan dana perang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas dan transparan," ujar Hendra.

Untuk itu, pihaknya mendesak segera dilakukan pembentukan pengadilan HAM, supaya bisa dimintakan pertanggungjawaban negara terkait dengan operasi militer di Aceh yang menyebabkan pelanggaran HAM di Aceh.

"Komnas HAM, juga segera menindaklajuti semua temuan mereka pada saat melakukan pemantauan terhadap DM Aceh," ujarnya.

Pemerintah Aceh, juga harus segera menyelesaikan proses pembentukan kelembagaan KKR Aceh, sehingga semua pelanggaran HAM Aceh di masa lalu dapat secepatnya diselesaikan dengan cara berkeadilan.

Sementara darurat militer di Aceh itu, ditetapkan sejak 19 Mei 2003 pada masa Presiden RI Megawati Soekarno Putri, melalui Keppres Nomor 28/2003, dengan memberi izin selama enam bulan. Sebanyak 30 ribu personel TNI dan 12 ribu polisi dikirim ke Aceh dibawah kendali Kodam Iskandar Muda. (adi)

Komentar

Loading...