Disbudpar Aceh Sosialisasi Pemasaran Wisata Halal Bagi Pengusaha

Reza Fahlevi

Reza Fahlevi
Reza Fahlevi

Banda Aceh, (Acehportal) - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Dermawan menyakini pengembangan potensi wisata halal dan Islami di Provinsi Aceh akan tumbuh pesat.

Hal itu disampaikan Sekda Aceh Dermawan melalui Asisten II Bidang Keistimewaan, Pembangunan dan Ekonomi Sekda Aceh, Azhari Hasan, pada soisialisasi strategis kerjasama pemasaran wisata halal, Kamis (19/05/2016) di Banda Aceh.

Ia menyatakan, selama ini, sempat ada pandangan bahwa status Syariat Islam dan penegasan tentang pariwisata halal akan membuat usaha kepariwisataan di Aceh akan sulit untuk berkembang. “Karena mereka yang memiliki pandangan ini berkeyakinan bahwa wisatawan yang berkunjung ke sebuah wilayah pasti membutuhkan kebebasan. Sebab wisatawan tidak ingin dibatasi dengan berbagai hal yang berbau dengan tradisi atau budaya, apalagi terkait dengan agama,”ujarnya.

Namun, jelas Sekda, pandangan seperti itu tidak benar sama sekali, karena pada kenyataannya wisata halal justru mengalami perkembangan sangat pesat.

Bedasarkan riset yang diterbitkan traveltourismindonesia.com menyebutkan, bahwa wisata halal tumbuh 100 persen lebih cepat dibanding sektor wisata lainnya. Bahkan, katanya, pada tahun 2020, pertumbuhan untuk ini diperkirakan mencapai hingga $ 200 Miliar di seluruh dunia. Karena itu sektor wisata halal diyakini bakal menjadi sebuah generator bisnis dalam jangka panjang.

“Jadi sangat tidak masuk diakal jika status syariat Islam atau wisata halal membuat wisatawan jadi enggan datang ke Aceh,”ungkapnya.

Untuk itu, Sekda Aceh ini sangat yakin usaha pariwisata di Aceh akan terus berkembang sering perkembangan wisata halal di Asia dan Dunia. “Untuk memajukan wisata halal, maka kami berharap seluruh pengusaha restoran, rumah makan, café, pengusaha produk makanan/minuman, perhotelan dan tempat-tempat wisata serta usaha wisata lainnya yang belum mendapat sertifikat halal di Provinsi Aceh, agar segera mengurus sertifikasi itu di LPPOM MPU Aceh,”harapnya.

“Label halal tidak boleh dibuat sendiri oleh pihak pengusaha. Sertifikasi halal hanya sah jika dikeluarkan oleh LPPOM MPU,”ungkapnya.

Dia juga menyatakan, dalam mengurus sertifikasi ini sama sekali tidak dikenakan biaya alias gratis. Label halal itu nantinya akan dicantumkan pada produk atau tempat usaha yang dikembangkan.

Selain sertifikasi itu, tambahnya, pelayanan juga harus kita tingkatkan agar benar-benar menggambarkan wisata yang Islami sesuai Syariat Islam.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Fahlevi mengatakan, untuk mewujubkan wisata halal di Provinsi ujung paling barat Indonesia ini diperlukan sosialisasi pemasaran wisata halal kepada pengusaha.

Karena selama ini, kata Reza Fahlevi, banyak pengusaha restoran, pengusaha produk makanan/minuman, perhotelan, cafe dan serta usaha wisata lainnya tidak begitu menghiraukan tentang sertifikat halal, karena mereka menganggap bahwa setiap makanan di Aceh sudah halal sehingga tak memerlukan sertifikat halal tersebut.

“Hal itu yang harus kita sosialisasikan kepada para pengusaha kepariwisataan di Aceh, sehingga semua pengusaha kepariwisataan bisa segera mengurus sertifikat halal tersebut,”terang Reza Fahlevi.

Menurut dia, meskipun Aceh merupakan mayoritas muslim 99 persen tapi lebel halal sangat penting mengingat wisatawan yang datang ke Aceh mayoritasnya adalah wisatawan muslim.

“Di Singapure aja ada 2 ribu restaurant yang sudah berlebel halal, padahal Negara mereka juga mayoritas muslim, oleh karena itu, kehalalal makanan dan produk kita sangat di utamakan dalam mewujubkan wisata halal di Aceh,”ungkapnya.

Untuk itu, sambungnya, di forum ini kita akan mencoba mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai wisata halal tersebut. Mudah-mudahan dari sosialisasi ini, upaya kita untuk mendeklarasikan wisata halal dan Islami di Aceh dapat segera berkumandang ke seluruh dunia.(adi)

Komentar

Loading...