Koalisi Masyarakat Sipil Menunggu Realisasi Kebijakan Moratorium Tambang

gerakJakarta, (Acehportal) – Koalisi masyarakat sipil yang fokus mendorong reformasi tata kelola sumber daya ekstraktif, Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan aturan mengenai moratorium tambang.

Hal itu bertujuan untuk meningkatkan tata kelola  pertambangan dan sejalan dengan rekomendasi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) sektor Minerba KPK untuk menertibkan izin-izin tambang yang bermasalah karena berada dalam kawasan hutan konservasi dan lindung.

Koordinator Nasional, PWYP Indonesia, Maryati Abdullah mengatakan, aturan moratorium tersebut diharapkan mampu menjelaskan gambaran teknis dan detil soal mekanismenya.

Menurut dia, mekanisme itu penting agar kementerian dan pemangku kepentingan terkait seperti Kehutanan dan ESDM serta pemerintah daerah dapat langsung melaksanakannya.

“Janji soal moratorium itu sudah sejak sebulan lalu diumumkan, jangan sampai ini hanya “angin surga” saja. Presiden harus segera menyusun aturan soal ini,” tegas Maryati.

Seperti diketahui, Jokowi menyatakan perlunya moratorium izin kebun sawit dan tambang di Gerakan Nasional Penyelamatan Satwa dan Tumbuhan Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu pada 14 April 2016 lalu.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askalani menyatakan, moratorium harus segera dieksekusi. Askalani menjelaskan, berkaca dari kebijakan moratorium tambang yang dilakukan oleh pemerintahan Aceh melalui Instruksi Gubernur no 11/2014 tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang diberlakukan selama dua tahun, justru berdampak positif bagi perbaikan tata kelola sektor tambang.

“Moratorium juga berhasil menekan laju kerusakan deforestasi hutan dan lahan di Aceh,” kata Askal, Selasa (17/05/2016).

Selain itu, katanya, kebijakan moratorium itu juga mendorong reformasi sektor perizinan dan kepatuhan jaminan reklamasi dan pasca-tambang. “Sehingga moratorium adalah langkah tepat untuk perbaikan atas mekanisme tata kelola minerba yang belum baik di Indonesia,” tegas Askalani.

Lebih lanjut, Askalani menyebutkan, selama moratorium, Aceh berhasil mencabut IUP dari 138 menjadi 58 IUP yang aktif dan CnC dan sisanya dicabut atas rekomendasi. Selain itu, moratorium mampu berhasil mengembalikan lahan total 434.485 hektar dari total IUP 138.  IUP sebelum moratorium 841.648 hektar dan setelah moratorium 407.162 hektar.

“Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat sipil yang terus mengawal perjalanan moratorium ini,” ujar Askalani.(ro)

Komentar

Loading...