Keminfo Aceh Gelar Sosialisasi Inpres Pengolaan Komunikasi Publik

ilustrasi foto: int

ilustrasi foto: int
ilustrasi foto: int

Banda Aceh, (Acehportal) - Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika (Kominfo) Aceh menggelar sosialisasi dan implementasi inpres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik berlangsung di Aula Oasis Hotel, Selasa (17/05/2016)

Ketua Panitia Drs. A Azis mengatakan, jumlah peserta terdiri dari kemoninfo, humas, dan Komunikasi Informasi Kampung berjumlah 50 orang peserta dari setiap Kabupaten Kota.

Dikatakannya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Inpres tersebut ditandatangani oleh Jokowi pada 25 Juni 2015 lalu, Inpres Pengelolaan Komunikasi Publik tersebut ditujukan kepada sejumlah pihak.

Mulai dari para menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Gubernur dan para Bupati/Walikota.

Ia berharap kepada peserta sepulang dari sosialisasi tentang pengelolaan komunikasi publik dapat menyampaikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaanya

Sementara itu, Kepala Perhubungan Aceh Hasanuddin, dalam sambutan pidatonya mengatakan, kegiatan yang di ikuti oleh pesertanya dari Kabupaten kota, bertujuan untuk menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah.

Ia menginstruksikan kepada seluruh peserta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik.

Kemudian, Ia menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Serta, menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti dengan kebijakan dan program pemerintah.

Jika informasi tersebut dibuat dalam bentuk iklan layanan masyarakat, ada dua syarat yang wajib dipenuhi. Pertama, informasi itu wajib menimbulkan respon positif dari masyarakat. Dan yang kedua, informasi tersebut tidak menayangkan kepentingan pribadi dan golongan.

"Dalam Inpres ini juga tertulis instruksi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Mulai dari mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian,"jelasnya

Melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik.

Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik. Serta, dapat mengundang dan mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik,"sebutnya.(TR)

Komentar

Loading...