Gubernur Tolak Pembahasan Pasal 24 Qanun Pilkada

20160516_154509

20160516_154509Banda Aceh (Acehportal)- Pembahasan revisi qanun nomor 5 tahun 2012 tentang Pilkada antara Badan Legeslasi (Banleg) DPRA dengan tim pemerintah Aceh, Senin (16/5) menemui jalan buntu (dead lock).

Badan Legeslasi (Banleg) DPRA dengan tim pemerintah Aceh kembali menunda pembahasan yang ke empat kalinya. Hal itu dikarenakan tim Pemerintah Aceh yang mewakili gubernur menolak pembahasan pasal 24 point "e".

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Aceh, Iskandar Gani menyampaikan pesan gubernur kepada Banleg DPRA bahwa gubernur mengharapkan pasal 24 diselesaikan dahulu yaitu dirubah, bila pihak Badan Legeslasi tetap mempertahankan pasal 24, maka eksekutif akan menggunakan qanun lama atau Undang-undang yang digunakan secara nasional.

Kepala Biro Hukum Pemerintahan Aceh, Edrian mengatakan pasal 24 qanun Pilkada telah bertentangan dengan subtansi UU dan asas-asas Pemilu (langsung, umum, bebas, dan rahasia; jujur dan adil).

Mengenai hal itu, Ketua Badan Legeslasi DPRA Iskandar Farlaky usai pertemuan itu menyatakan, terhadap qanun Pilkada pasal 24, point "e", Banleg telah jadikan Daftar Iventaris Masalah (DIM).

"Kami berharap kepada Zaini Abdullah agar bisa bersikap sebagai gubernur, bukan sebagai calon gubernur untuk mendorong pelaksanaan Pilkada tepat waktu di Aceh," pinta Iskandar Farlaky. (ro)

Komentar

Loading...