Bupati Pidie Diminta Copot Pejabat Arogan

foto: rri

foto: rri
foto: rri

Pidie, (Acehportal) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pidie, meminta Bupati Pidie, Sarjani Abdullah untuk segera mencopot Kepala Bagian (Kabag) produksi holtikultura Dinas Petanian dan Peternakan Pidie, Teuku Makmur karena dinilai bersikap arogan terhadap sejumlah insan Pers ketika dikonfirmasi soal penyaluran bantuan sosial kepada petani cabai di Pidie, Kamis (12/05/2016).

“Terus terang saya prihatin dengan sikap Pejabat tersebut yang sudah mengangkangi informasi public dan melanggar UU RI nomor 40 tahun 1999 tetang Pers,”ujar Ketua PWI Pidie, Rahmad Idris, di Pidie.

Untuk itu, Ketua PWI meminta Bupati Pidie segera mencopot pejabat tersebut dari jabatannya, karena sikapnya yang dinilai sangat arogan terhadap wartawan. “Seharusnya Bupati mengevaluasi setiap pejabat yang ditempatkan di suatu bidang tertentu. Sehingga pejabat tersebut benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik, bukan malah arogan terhadap Pers,”paparnya.

Seharusnya, kata Rahmad, pejabat harus menghargai wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik selaku fungsi control guna menyampaikan informasi kepada masyarakat. “Bukan untuk dilecehkan,”ungkapnya.

Bahkan, tambahnya, seorang pejabat harus mampu mengatur arus informasi kepada publik, baik kepada petani maupun kepada wartawan dan masyarakat lainnya. Sehingga terjadi transparansi informasi, seperti yang disampaikan berulang kali oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Bila masalah ini tidak ditindak lanjuti oleh pimpinannya, kita akan membawanya ke ranah hukum sesuai UU RI nomor 40 Thn 1999 pasal tentang menghalangi tugas-tugas jurnalistik,”tegasnya.

Lebih lanjut, Rahmad menyebutkan, sesuai dengan UU RI nomor 40 tahun 1999 tetang Pers pasal 18 ayat (1) menyebutkan, Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

“Peran pers sebagai media informasi, pendidikan hiburan dan kontrol sosial. Makanya insan pers dalam menjalankan tugasnya dilindungi hukum. Selain itu pers nasional juga menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia dan menghormati kebhinekaan,”ungkap Ketua PWI PIdie itu.(aju)

Komentar

Loading...