DPR Aceh Ajukan Qanun Perubahan Penyelenggara Pemilu

DSC_2843

DSC_2843Banda Aceh, (Acehportal) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), mengelar Rapat Paripurna Khusus DPR Aceh tahun 2016 Dengan Agenda Persetujuan Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Aceh sebagai usul inisiatif DPR Aceh.

Pengajuan usulan Rancangan Qanun Aceh maupun pengajuan perubahan atas Qanun Aceh merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada setiap Anggota DPR Aceh yang tercantum dengan jelas pada pasal 26 Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Hak tersebut seringkali disebut dan dikenal dengan istilah hak inisiatif. Pengaturan penggunaan hak tersebut khususnya dalam hak pengusulan Rancangan Qanun diatur lebih lanjut dalam pasal 23 atau pada bagian  ke-enam Peraturan Tata Tertib DPR Aceh.

Para pengusul telah melakukan berbagai tahapan sesuai dengan Tata Tertib DPR Aceh sehingga dalam Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh, Senin (09/05) yang lalu telah disepakati untuk menyelenggarakan Rapat Paripurna Khusus, dalam rangka menyetujui atau tidak menyetujui, usulan perubahan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Aceh menjadi usul inisiatif DPR Aceh.

Dengan telah disetujuinya oleh Anggota Dewan yang terhormat terhadap rancangan perubahan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh menjadi usul inisiatif DPR Aceh.

Ketua DPR Aceh , Tgk. Muharuddin, S.Sos.I mempersilahkan Sekretaris DPR Aceh, H. A. Hamid Zain, SH, M.Hum untuk membacakan rancangan keputusan DPR Aceh yang ditetapkan dalam waktu yang sama 11 Mei 2016 M / 04  Sya’ban 1437  H  adalah sebagai berikut:

Pertama, Menyetujui  Rancangan Qanun Aceh Usul Prakarsa Komisi I DPR Aceh yaitu Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi usul inisiatif DPR Aceh.

Kedua, Menugaskan kepada Komisi I DPR Aceh untuk melakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Aceh dalam rangka penyempurnaan  substansi materi dari Rancangan Qanun Aceh tersebut.

Ketiga, Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Acara Rapat Paripurna Khusus DPR Aceh Tahun 2016 Dengan Agenda Persetujuan Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Aceh sebagai usul inisiatif DPR Aceh, Rabu (11/05/2016) di Gedung Utama DPR Aceh.(***)

Komentar

Loading...