Pemerintah Aceh Dinilai Gagal Atasi Pengangguran

ilustrasi @kompasiana.com

ilustrasi @kompasiana.com
ilustrasi @kompasiana.com

Banda Aceh, (Acehportal) - Meskipun memiliki anggaran berlimpah dari berbagai sumber penerimaan, Aceh saat ini dinilai gagal dalam mengatasi dan menurunkan angka pengangguran yang masih tinggi, terutama dalam penyediaan lapangan kerja.

Biro Kajian Ekonomi Institute for Deve­lopment of Acehnese Society (IDeAS), Husnul Akhir mengatakan, berdasarkan hasil analisis IDeAS, lima provinsi dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi (TPT) pada Februari 2016 masing-masing yaitu Kepulauan Riau sebesar 9,03 persen, Kalimantan Timur 8,86 persen, Jawa Barat 8,57 persen, Aceh 8,13 persen, dan Banten 7,95 persen.

Sedangkan secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) juga merilis data tentang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Secara nasional, angka pengangguran mencapai 7,024 juta orang atau 5,50 persen.

“Data Sosial Ekonomi BPS menunjukkan tingkat pengangguran di Aceh periode Februari 2016 tertinggi keempat di Indonesia setelah Provinsi Kepri, Kaltim dan Jabar. Selanjutnya, lima provinsi dengan TPT terendah, yaitu Bali 2,12 persen, Sulawesi Barat 2,73 persen, Yogyakarta 2,81 persen, Papua 2,97 persen dan Maluku Uta­ra 3,43 persen,” ujar Husnul Akhir dalam siaran persnya, Senin (9/5).

Ia menambahkan, publikasi BPS Aceh Triwulan I 2016 pada 4 Mei 2016 juga me­nunjukkan angka pengangguran Aceh periode Februari 2016 masih tinggi diban­ding periode Februari 2015 lalu yang mencapai 8,13 persen.

Jumlah pengangguran di Aceh per Februari 2016 mencapai 182 ribu orang, mengalami peningkatan sebesar 7 ribu dibandingkan dengan kondisi Februari 2015 lalu yaitu 175 ribu (7,73 persen), namun lebih rendah dari TPT Agustus 2015 sebesar 9,93 persen.

Masalah Serius

Direktur IDeAS, Munzami Hs mengatakan, sebagai daerah penerima dana Otonomi Khusus (Otsus), masih tingginya angka peng­angguran Aceh tentu masih menjadi masalah serius bagi pembangunan Aceh ke depan.

“Jika dibandingkan dengan Provinsi Pa­pua dan Papua Barat yang juga daerah pene­rima dana Otsus, Aceh masih tertinggal jauh dari sisi penanggulangan pengang­guran. Periode Februari 2016, angka pe­ng­­angguran Papua hanya 2,97 persen dan Pa­pua Barat 5,73 persen,” ungkapnya.

Ia berharap, menjelang Pilkada 2017 mendatang, masyarakat Aceh lebih cerdas dalam menentukan pemimpinnya ke depan.

“Harus diketahui, Otsus Aceh hanya tinggal 2 periode pergantian gubernur lagi (sampai 2027). Maka, jika pembangunan Aceh tidak segera berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, bisa diprediksi 10 tahun mendatang Aceh akan booming pengangguran dan ikut berdampak pada semakin tinggi angka kemiskinan,” jelas Munzami.

Untuk saat ini, kata Munzami, SKPA sektor ketenagakerjaan harus dievaluasi oleh gubernur agar prestasi negatif terkait kondisi ketenagakerjaan Aceh dapat diperbaiki.

“Aceh harus memiliki program khusus terhadap penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan, tidak hanya menawarkan program ‘cet langet’ setiap tahunnya tanpa ada implementasi kebijakan yang riil untuk lapangan kerja di Aceh,” tandasnya. (mhd)

Komentar

Loading...