AMTI Merasa Dirugikan Dengan Raqan Kawasan Tanpa Rokok

images

Banda Aceh (Acehportal): Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) berharap Perda atau Rancangan Qanun (Raqan) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sedang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan Pemerintah Banda Aceh, agar mempertimbangkan keberlangsungan aspek ekonomi Industri Hasil Tembakau (IHT).

Ketua Umum AMTI Budidoyo, Selasa (10/5) menyampaikan bahwa secara hukum, peraturan di tingkat nasional menjadi acuan bagi peraturan daerah dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi.

“Kami menemukan beberapa ketentuan dalam Raqan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 (PP No.109/2012), khususnya terkait kegiatan penjualan, iklan, dan promosi produk tembakau, dalam raqan tersebut masih ada beberapa pasal dalam Raqan KTR Kota Banda Aceh yang dinilai bertentangan dengan PP 109/2012," ujar Budidoyo.

Hal ini tentunya melanggar ketetapan Undang Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Harusnya kegiatan tersebut dibatasi dan bukan dilarang total seperti yang tertuang dalam RAQAN. Pelarangan total akan memberikan dampak negatif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam IHT,” tegas Budidoyo.

"Untuk itu, AMTI meminta DPR Kota dan Pemda Kota Banda Aceh untuk mengacu pada PP 109 Tahun 2012 dalam menyusun Raqan tentang Kawasan Tanpa Rokok,” ujar Budidoyo di Banda Aceh.

Pada kesempatan yang sama H. Romli salah seorang pedagang menambahkan “Kami tidak menentang adanya Qanun KTR, namun yang harus diperhatikan ialah peraturan tersebut bersifat adil, berimbang, dan menjawab kekhawatiran masyarakat terkait perlindungan kesehatan, serta pada saat yang sama menjaga keberlangsungan ekonomi industri hasil tembakau di mana jutaan orang menggantungkan penghidupannya,”.

Romli mencontohkan dalam Raqan KTR, definisi tempat kerja dan tempat umum yang terdapat pada Pasal 1 ayat 6 (Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau agar diperjelas sehingga tidak terjadi multitafsir dalam pelaksanaan di lapangan.

Lingkup KTR pada Pasal 4 ayat 1, perlu disesuaikan dengan PP 109 Tahun 2015 Pasal 50. Pasal tersebut bertentangan dengan PP 109/2012 pasal 31 dan pasal 50 ayat (2) mengenai kawasan dimana aktifitas mempromosikan, mengiklankan, menjual dan membeli rokok dapat dilakukan.

"Pasal-pasal tersebut merupakan pembunuhan perdata karena menghilangkan hak para pedagang," tegas Romli.

Pendapat yang sama juga disampaikan Musrialdi dari pelaku usaha periklanan di Banda Aceh. Dalam Raqan KTR Kota Banda Aceh tidak ada jaminan diperbolehkannya penempatan iklan media luar ruang sesuai kriteria di PP 109/2012.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi mengenai produk barang dan/atau jasa.

Musrialdi berharap, DPRK dan Pemkot Banda Aceh memperhatikan dan mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait dengan industri hasil tembakau. Keberadaan Qanun yang implementatif akan memberi kepastian hukum sekaligus kepastian berusaha.

"Kami adalah bagian dari masyarakat Banda Aceh yang akan terdampak secara langsung akibat kebijakan ini, jika Raqan KTR ini akan diberlakukan, kami meminta agar memperoleh sosialiasasi yang intensif dari Pemkot Banda Aceh," kata Musrialdi.

Industri hasil tembakau Indonesia menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja dan tahun lalu berkontribusi Rp. 139,5 triliun terhadap penerimaan cukai negara, telah berada dalam tekanan yang besar dengan kebijakan cukai dan pajak. Kami berharap pemerintah daerah tidak menambahkannya dengan kebijakan kawasan tanpa rokok yang eksesif.” demikian Budidoyo Ketua Umum AMTI. (ro)

Komentar

Loading...