Pendidikan di Aceh Makin Terpuruk, Pemerintah Dituntut Tingkatkan Mutunya

@Acehportal

@Acehportal
@Acehportal

Banda Aceh, (Acehportal) - Puluhan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Aceh, Senin (2/5/2016), menuntut Pemerintah Aceh dan  Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Hasanuddin Darjo, membebaskan Aceh dari keterpurukan pendidikan di Indonesia.

Dalam aksi unjuk rasa yang diikuti mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah, BEM FKIP Unsyiah, BEM STIES Sabang dan BEM Politeknik Aceh, selain melakukan orasi, mereka juga menyerahkan rapor merah kepada pihak Dinas Pendidikan, yang diterima Kabid Dikdas, Nasrul, sebagai bentuk buruknya pendidikan di Aceh.

Koordinator Lapangan, Fachra Muharyanda mengatakan, aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat Aceh, guna memperbaiki mutu pendidikan di Aceh.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dengan kualitas yang baik, demi menunjang kualitas pengetahuan serta keterampilan sumber daya manusianya," ungkapnnya.

Hal itu katanya, seperti tertera dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi.

Apalagi tambahnya, menyangkut pendanaan bidang pendidikan, pemerintah telah menetapkan ketentuan, dengan alokasi dana minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tapi, sambungnya, dana pendidikan yang dialokasikan Pemerintah Aceh dan DPRA dalam dokumen APBA 2015 tidak sampai 20 persen.

"Hal ini membuktikan tidak ada keseriusan terhadap pendidikan di Aceh,” ungkapnya.

Akibatnya, pendidikan di Aceh sudah empat kali berturut-turut kalah dari Papua yang memiliki keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat.

"Sementara kualitas pendidikan di Aceh terus mengalami kemunduran, karena menduduki peringkat 32 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia," ujarnya.

Maka, mahasiswa mendesak Pemerintah Aceh dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Hasanuddin Darjo, membebaskan Aceh dari keterpurukan pendidikan di Indonesia. Lalu, meminta menuntaskan permasalahan pemerataan pendidikan di Aceh.

Pengalokasian anggaran pendidikan, juga dituntut harus lebih memprioritaskan pendidikan, serta mengevaluasi kinerja pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan.

Sementara Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Aceh, Nasrul yang menanggapi mahasiswa mengatakan, semua aspirasi meraka nantinya akan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh. (adi)

Komentar

Loading...