Aset Bernilai Miliaran Milik Pemkab Tamiang Terbengkalai

AcehPortal
AcehPortal

Aceh Tamiang, (Acehportal) - Sejumlah asset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang yang bernilai miliaran rupiah di Tempat Pembungan Akhir (TPA) Kampung Durian, Kecamatan Rantau, terbengkalai. Di antaranya pabrik pengolahan pupuk organik, pabrik pengolah plastik, peralatan pengolah limbah dan sejumlah mobil pengangkutan sampah (dump truck) juga rusak atau onderdilnya hilang.

Panitia khusus (Pansus) Komisi D DPRK Aceh Tamiang yang terdiri dari Wakil Ketua Juanda, Ketua Komisi D Syaiful Bahri serta anggota Syaiful Sopian, Mustaqim, Siti Zaleh, Irma Suryani dan Salbiah didampingi Kabid Kebersihan Hendra Purnama Putra dan perwakilan Dinas Tenaga Kerja meninjau langsung ke lokasi, Selasa (25/4).

Tim Pansus melihat sejumlah kolam (bak) pengolahan tinja yang tidak berfungsi selama enam tahun sejak dibangun tahun 2008. Sehingga tinja milik warga tidak dibuang lagi ke TPA, namun langsung dijual kepada warga yang membutuhkan.

Ditemui juga para pekerja yang sedang bekerja tidak menggunakan alat keaman seperti sarung tangan, baju kerja, sehingga rentan terserang penyakit.

Akan halnya pabrik pengolahan kompos, hampir seluruh peralatannya seperti conveyor tidak berfungsi. Bahkan sejumlah peralatan sudah tidak berada di posisinya.

Wakil Ketua DPRK Juanda mengatakan, tenaga kerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri beresiko terkena penyakit.

"Pekerja berhak memperoleh perlindungan kesehatan, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum," ujarnya.

Kemudian, sambung Juanda, penghasilan pekerja juga harus disesuaikan dengan upah minimum provinsi (UMP). "Ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, untuk kesejahteraan pekerja," katanya lagi..

Menurut Juanda, dari input yang diperoleh dilapangan pihaknya akan merespon dengan mengakomodir kelemahan tersebut pada APBK-P 2016, karena sampah merupakan persoalan vital yang harus segera diselesaikan."berharap Dinas tenaga kerja juga dapat mengambil sikap terhadap upah pekerja,"pungkasnya.

Sementara Kabid Kebersihan BLHK Aceh Tamiang Hendra Purnama Putra menjelaskan, sejumlah asset yang ada di TPA sebelumnya bukan hanya dikelola BLHk, melainkan oleh Disperindakop. Dan baru tahun ini dikelola dan diserahkan seluruhnya ke BLHK.

Dijelaskan Hendra, sejak diserahkan ke BLHK, pihaknya secara perlahan memperbaiki kolam (bak) limbah sampah dan menguras tanah kompos dari bak tinja.

"Kompos tinja ini dikuras tanpa biaya oleh pemulung sampah. Dari penjualan sampah yang sudah terisi dalam goni, diberikan upah setiap satu goni Rp 600 berisi 15 kg, kepada buruh harian lepas," paparnya.

Hendra menjelaskan, jumlah tenaga kerja di lokasi itu juga belum memadai, baru 11 orang terdiri dari delapan PNS dan tiga sopir truk berstatus pegawai kontrak. Ditambah beberapa tenaga kerja untuk mengelola TPA.

"Begitu juga kondisi dump truk, dari 10 dump truk pengangkut sampah hanya satu unit yang kondisinya baik, yang lainnya dibutuhkan perawatan yang biayanya besar. Truk yang ada ini peninggalan Pemkab Aceh Timur. Dengan anggaran perawatan berkisar Rp 40 juta per unit dalam setahun, termasuk BBM, dirasakan belum cukup mengatasi masalah di lapangan dalam pengangkutan sampah," paparnya lagi.

Mendengar penjelasan tersebut, Juanda merespon dengan menyatakan pihaknya akan mengakomodir kelemahan tersebut pada APBK-P 2016. "Karena sampah merupakan persoalan vital yang harus segera diselesaikan," katanya. (MedanBisnis)

Komentar

Loading...