Menkum HAM Keluarkan SK Kepengurusan Golkar, Aburizal Sebagai Ketua Umum

Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko
Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Jakarta, (Acehportal) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPP Partai Golkar. Menurut Yasonna, SK kepengurusan Partai Golkar masa bakti 2014-2019 ini telah mengakomodir Munas Bali dan Munas Ancol.

"Hari ini kami sudah mengeluarkan komposisi masa bakti 2014-2019. Sesuai keputusan MA, dalam kepengurusan kedua kelompok melakukan pembicaraan intens maka kepengurusan ini mengakomodasi baik Bali dan Ancol," ujar Yasonna di Gedung Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (26/4).

Dalam SK ini, Aburizal Bakrie (Ical) disebut sebagai ketua umum Partai Golkar yang sah. Sedangkan Sekjen Partai Golkar dijabat Idrus Marham.

"Ketum Ical, dan Sekjen Idrus. Wakil ketua umum ada Pak Agung, Zainudin, Theo, Yoris, Priyo," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, Partai Golkar mengalami kisruh dualisme kepengurusan selama satu tahun lebih. Munas Ancol di bawah kepemimpinan Kubu Agung Laksono dan Munas Bali Kubu Aburizal Bakrie.

Sekjen Partai Golkar Munas Bali Idrus Marham menyambangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Jakarta, Selasa (26/4). Tujuan utama Idrus adalah menemui Menkum HAM Yasonna Laoly dan menindaklanjuti kepastian dikeluarkannya SK kepengurusan Golkar Munas Bali sebagai dasar diselenggarakannya Munaslub Golkar.

"Saya akan ketemu kembali dengan Menteri Hukum dan HAM, setelah kemarin saya ketemu dan ternyata masih ada hal-hal yang perlu diharmonisasikan, utamanya terkait nama-nama yang akan menjadi pengurus DPP Partai Golkar," ujar Idrus ditemui di Lobby Imigrasi Kemenkum HAM.

Idrus berharap, SK kepengurusan Partai Golkar yang sudah dinotariatkan dan hari ini diserahkan ke Kemenkum HAM tidak lagi ada masalah. Pendaftaran kepengurusan DPP Partai Golkar adalah hasil Munas Bali sesudah direkonsiliasi.

"Artinya bahwa basisnya adalah Munas Bali sebagaimana putusan MA yang menyatakan Munas Bali dinyatakan sah dan seluruh keputusannya. Meskipun demikian, Munas Bali dalam rangka untuk kesatuan dan persatuan Partai Golkar maka kita telah mengakomodasi 75 orang dari kader-kader Partai Golkar yang ada di Ancol dari 95 yang diajukan Pak Agung Laksono dan Pak Amali," jelas Idrus. (Merdeka.com)

Komentar

Loading...