Gelapkan 64 Ton Raskin, Pegawai Kantor Camat Peudada Kabur ke Malaysia

Ilustrasi

Ilustrasi
Ilustrasi

Bireuen, (Aceh Portal) - Seorang pegawai Kantor Camat Peudada, Bireuen, Idr yang merupakan tersangka penggelapan 64 ton beras untuk warga miskin (raskin) di keca­matan setempat diduga telah melarikan diri ke negeri jiran Malaysia sejak setahun lebih.

Karena Idr kabur, menurut informa­si, jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen yang melakukan penyidikan kasus penggelapan raskin hak masya­rakat di 52 desa di Peudada tersebut ke­sulitan menindaklanjuti proses hukum dengan melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan.

Di sisi lain, praktis Idr yang bersta­tus pegawai negeri sipil (PNS) itu sudah tidak masuk kerja selama setahun lebih. Dia diperkirakan sudah tidak aktif bekerja sejak akhir 2014. Tentunya yang bersangkutan telah melanggar aturan kepegawaian.

Idr melakukan penggelapan 64 ton raskin tahun 2013 dengan tidak me­nyalurkan kepada masyarakat miskin. Ras­kin itu dijualnya ke penampung. Ka­sus tersebut terbongkar hingga ber­buntut demo warga. Kasus itu lalu dita­ngani Kejari Bireuen awal tahun 2014.

“Lambannya penanganan kasus ini sudah menimbulkan perta­nya­an dari masyarakat Peudada. Wajar warga ingin tahu sejauh mana proses penyidi­kan dan kapan dilimpahkan ke penga­dilan,” ujar M Husen, warga Keca­matan Peudada, Kamis (21/4).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bi­reuen, Thohir SH yang hendak dite­mui Kamis (21/4) tidak berada di kan­tornya. Menurut petugas piket, Kajari dan beberapa kepala seksi sedang ber­ada di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh di Banda Aceh untuk rapat dinas.

Menurut keterangan tak resmi dari kalangan Kejari Bireuen, kasus tersebut sudah dilakukan penyidikan dan me­nunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui jumlah kerugian. Da­lam waktu dekat kasus ini akan di­lim­pahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bireuen.

“Walaupun tidak ada tersangka kare­na sudah melarikan diri, kasus itu bisa saja dilimpahkan ke pengadilan, nanti­nya pengadilan yang menentukan apa­kah bisa persidangan dilakukan tanpa kehadiran tersangka (in absentia),” jelas seorang pegawai kejaksaan.

Sementara itu Camat Peudada, Mu­hammad Hasan yang dihubungi war­tawan mengatakan, karena melang­gar aturan kepegawaian dengan tidak masuk kerja melebihi jangka waktu tertentu, Idr sudah diproses dan sudah ada surat keputusan pemecatan dari sta­usnya sebagai PNS.

Sumber: analisadaily.com

Komentar

Loading...