Pemilik Naikkan Harga, Pemkab Asel Tolak Ganti Rugi Lahan

Ilustrasi pembangunan pagar

Ilustrasi pembangunan pagar @internet
Ilustrasi pembangunan pagar @internet

Tapaktuan, (Aceh Portal) - Agusman Yasri, mantan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Aceh Selatan yang saat itu juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan pagar kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Labuhanhaji Barat, menyatakan pihaknya telah berniat membayar ganti rugi tanah seluas lebih kurang 50 m2 yang terlanjur terpakai saat pembangunan pagar kantor dimaksud, kepada pemiliknya H Syamsul Rizal.

Namun saat berlangsungnya proses perdamaian yang dimediasi Polres Aceh Selatan, pemilik tanah secara tiba-tiba menolak menandatangani berita acara perdamaian, karena harga tanah yang dibayar oleh Pemkab Aceh Selatan tidak sesuai permintaannya.

"Meskipun saya tidak lagi menjabat Sekretaris BKP3 dan PPTK proyek tersebut, tapi saya tetap bertanggungjawab ingin menyelesaikan persoalan itu dengan cara memfasilitasi pembayaran ganti rugi tanah dengan Dinas Keuangan, tapi yang menjadi persoalannya pihak pemilik tanah menaikkan harga tanah di luar batas kewajaran," kata Agusman Yasri kepada wartawan di Tapaktuan, Senin (18/4).

Dia menjelaskan, pembangunan pagar kantor BPP yang anggarannya bersumber dari APBK sebesar Rp 96 juta lebih dikerjakan oleh kontraktor bernama Zainal atas nama perusahaan CV Bumi Ayu pada tahun 2013.

Untuk merealisasikan pekerjaan proyek tersebut, dia yang saat itu menjabat PPTK melakukan pemancangan patok (MC Nol) bersama pihak rekanan pelaksana proyek berdasarkan petunjuk keujruen blang

Setelah proses pemancangan patok selesai, pihak rekanan langsung memulai pekerjaan pada bulan Juni dan selesai pada September 2013. Setelah pekerjaan proyek itu selesai, sekitar bulan Oktober 2013 terjadi mutasi pejabat di jajaran Pemkab Aceh Selatan yang melengserkan dia dari posisi jabatan Sekretaris BKP3.

"Tiga hari setelah saya lengser, datanglah pemilik tanah memprotes tanahnya yang dituding telah diserobot saat pembangunan pagar kantor BPP dengan menuntut ganti rugi Rp 30 juta. Karena setelah saya cek ternyata benar tanah miliknya telah terlanjur terpakai, kemudian saya fasilitasi untuk ganti rugi dengan cara menyurati bupati dengan tembusan suratnya ke Bappeda dan Dinas Keuangan," paparnya.

Surat itu langsung direspon Dinas Keuangan, dengan menganggarkan ganti rugi sebesar Rp 18 juta dalam APBK Perubahan 2013. Namun entah kenapa penyebabnya, sampai akhir 2013 proses ganti rugi tanah tersebut tidak terealisasi.

Tapi pada awal tahun 2014, Polres Aceh Selatan memanggil Agusman bersama mantan Kepala BKP3 M Kudus, salah seorang pegawai bidang aset Dinas Keuangan bernama Jeri dan Kontraktor Zainal, menindaklanjuti laporan Syamsul Rizal. Baru-baru ini Agusman pun didatangi salah seorang aktivis LSM bernama Ali Zamzami, yang mengaku utusan pemilik tanah.

"Saat itu Ali Zamzami menaikkan lagi harga ganti rugi sebesar Rp 75 juta, jika tidak sanggup dipenuhi maka kasus itu akan dilaporkan kembali ke pihak kepolisian dan kantor BPP tersebut akan disegel," ungkap Agusman. Menyikapi hal itu, kata Agusman, pihaknya mempersilahkan kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum.

Sumber: Medan Bisnis

Komentar

Loading...