Pembangunan Pabrik Semen di Pidie Dinilai Berpotensi Konflik

Warga Gampong Kulee unjuk rasa @acehportal.com

Warga Gampong Kulee unjuk rasa @acehportal.com
Warga Gampong Kulee unjuk rasa @acehportal.com

Pidie, (Aceh Portal) - Penambangan Semen oleh PT SCA dan Pembangunan Pabrik Semen Indonesia (joint dengan PT SCA) di dalam dua kecamatan yaitu Kecamatan Muara Tiga di Mukim Tgk Laweung, Mukim Cure dan Mukim Kalee dan Kecamatan Batee Kebupaten Pidie di Mukim Tungkop adalah BOM waktu yang menunggu meledak, dipastikan akan sangat mengganggu kehidupan masyarakat.
Mukhtar dari Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Pidie mengatakan, ada beberapa hal yang diduga berkonstribusi terhadap timbulnya konflik, jika pabrik tersebut dibangun.

“Proses ganti rugi lahan yang tidak transparan dan keterlibatan pihak-pihak “ketiga” yang ikut menekan masyarakat agar memberikan lahan mereka kepada perusahaan,” kata Mukhtar melalui rilis yang dikirim kepada wartawan, Senin (18/4/2016).

Kemudian tambahnya, penyempitan lahan produktif masyarakat; kawasan perbukitan merupakan area tempat masyarakat sekitar berkebun dan melepaskan ternak, apabila sudah dikuasai oleh perusahaan maka penduduk kehilangan tanah kebun dan lahan beternak.

Lalu, keberadaan PT Mas Putih Indonesia yang ikut membeli lahan masyarakat Gampong Kulee dan Kareung, Mukim Tungkop, bahkan lahan milik adat juga dijual kepada pihak perusahaan; perusahaan ini diduga berafiliasi dengan PT SCA.

“Masyarakat tidak mendapat cukup informasi tentang penambangan semen dan pembangunan pabrik semen, terkait dampak negatif seperti ancaman terhadap ketersediaan air dan polusi udara yang akan dihadapi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Berikutnnya, tidak adanya perlindungan terhadap masyarakat adat Mukim Kulee sebagai entitas Bangsa Aceh, dalam dokumen AMDAL Terpadu, RKL dan RPL perusahaan PT Samana Citra Agung tidak ditemukan klausul masyarakat adat sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan kepada kebudayaan masyarakat setempat.

Dan, tidak adanya safeguard terhadap wilayah Guha Tujoh sebagai sebuah gua bersejarah, terutama terhadap nilai sejarah Aceh yang dikandungnya, serta satwa walet yang bersarang di sana. Menurutnya, aktifitas perusahaan yang menggunakan bahan peledak dalam bekerja akan mengganggu ketentraman walet sehingga dikuatirkan tidak akan mau bersarang di Guha Tujoh lagi.

Disebutkannya, JKMA Pidie selaku salah satu stakeholder masyarakat sipil tidak pernah diundang oleh perusahaan, untuk memberi masukan agar masyarakat tidak menjadi marginal dalam pembangunan daerah.

“AMDAL Terpadu tahun 2011 yang dimiliki oleh Perusahaan PT Samana Citra Agung (joint dengan PT Semen Indonesia), seharusnya dievaluasi terlebih dahulu. Karena tidak melakukan kajian atas ancaman hilangnya lahan produktif masyarakat untuk berkebun dan melepaskan ternak,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat  di dua mukim  yang akan dijadikan lokasi pabrik semen ini, selain menghadapi konsesi pertambangan semen juga menghadapi konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang masuk di dalam wilayah mereka.

“ Sehingga dengan memperoleh tekanan penggunaan lahan oleh dua raksasa ini, maka dipastikan akan menghasilkan konflik,” ujarnya.

Sementara masyarakat “didendangkan” dengan penerimaan tenaga kerja yang cukup besar, hal ini harus menjadi pembelajaran bagi kita orang Aceh, bagaimana dulu Pabrik PT Arun di Aceh Utara bekerja tanpa melakukan transfer knowledge kepada putra daerah (lokal) hanya janji-janji saja dan bagaimana Pabrik Semen di Mukim Lhoknga, Aceh Besar bekerja sedemikian lama, apakah sudah sejahtera masyarakat di sana?

“Pengalaman dan kondisi lapangan ini harus menjadi perhatian dari pemerintah, agar jangan hanya memburu rente dengan alasan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tapi mencekik kehidupan masyarakat setempat,” ungkap Mukhtar.

Untuk itu, JKMA Pidie menghimbau pemerintah dan semua pihak untuk melihat kembali pembangunan dan penambangan semen di Kabupaten Pidie dengan pertimbangan yang lebih dalam. Karena sumber daya alam (SDA) yang tersedia ini jangan hanya digunakan untuk kepentingan generasi sekarang, tapi juga harus dilihat serta mempertimbangankan kebutuhan generasi mendatang.

“Seperti kata bijak hadih madja, matee aneuk meupat djirat, matee adat ho ta mita,” pungkasnya. (aju)

Komentar

Loading...