Marzuki Daham Kepala BP Migas Aceh

Irwandi Yusuf @Analisa

Marzuki Daham @Analisa
Marzuki Daham @Analisa

Banda Aceh, (Aceh Portal) -Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan dan mengangkat Marzuki Daham sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), yang dinilai mampu dan memenuhi syarat dalam mengelola minyak dan gas (migas) di Aceh.

Menteri ESDM, Sudirman Said, Senin (11/4) pagi mengambil sumpah jabatan dan pelantikan Marzuki Daham sebagai Kepala BPMA. Pelantikan berlangsung di Gedung Heritage Kantor Kementerian ESDM Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta.

Turut hadir Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, Asisten II Setda Aceh Azhari Hasan, tokoh Aceh Adnan Ganto, dan mantan Kepala PDPA Ir T Zulkarnain.

“BPMA dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA), yang mengatur tentang pengelolaan migas Aceh, melalui turunannya PP No 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, yang mengamanatkan penyelesaian penataan organisasi BPMA dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Menurut menteri, Marzuki Daham dipilih melalui proses yang sangat transparan dan diharapkan segera menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola migas di Aceh.

Siaran pers yang diterima Analisa di Banda Aceh kemarin menyebutkan, dengan terbentuknya BPMA ini dan keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan migas, diharapkan dapat mengelola sumber daya alam yang memiliki potensi besar di Aceh dengan baik dan harus memberikan manfaat yang besar serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.

Pemilihan Kepala BPMA telah melalui proses yang cukup panjang, dari tahap seleksi yang dilakukan oleh Gubernur Aceh dan seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Kementerian ESDM.

Sudirman mengucapkan terima kasih atas peran Gubernur Aceh yang mendukung dan mendorong agar pemilihan Kepala BPMA dilaksanakan lebih awal dari waktu yang ditetapkan, yaitu 16 Mei 2016.

Untuk menjaga stabilitas produksi dan operasi serta rencana kegiatan KKKS di Aceh, Sudirman mengharapkan Kepala BPMA berkoordinasi dengan SKK Migas, terutama dalam hal mengatur masa peralihan kewenangan pengelolaan KKKS di Aceh.

Menteri juga meminta seluruh jajaran ESDM dan SKK Migas terus membantu dan memberikan dukungan terbaik kepada BPMA. “Saya sampaikan terima kasih proses ini berjalan tepat waktu,” jelas Sudirman.

Dengan dilantik Kepala BPMA, maka semua hak, kewajiban, dan imbas yang timbul dari Perjanjian Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan KKKS yang berlokasi di Aceh kini dialihkan kepada BPMA.

“Dengan terbentuknya BPMA ini dan keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan migas, diharapkan dapat mengelola sumber daya alam yang memiliki potensi besar yang berada di Aceh dengan baik dan harus memberikan manfaat yang besar serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh,” tegas Sudirman.

Jadi Tantangan

Sudirman juga mengingatkan, sebagai unit organisasi baru, menjadi tantangan bagi Kepala BPMA untuk menyiapkan perangkat yang diperlukan agar organisasi dapat berjalan antara lain organisasi Badan Pengelola Migas Aceh, perencanaan anggaran, dan personalia disamping tugas-tugas lain yang memang juga perlu dilakukan dengan cepat.

Marzuki Daham sendiri menyatakan, siap melaksanakan tugas sebagai Kepala BP Migas Aceh. “Saya sanggup setia dan taat terhadap Republik Indonesia. Senantiasa melaksanakan kebijakan dan menjunjung tinggi sumber daya mineral dengan sepenuh hati,” terangnya.

Ia berjanji akan segera menghimpun data terkait cadangan migas yang berada di Aceh melalui badan yang baru dibentuk tersebut. Hal ini dilakukan demi menarik lebih banyak eksplorasi migas ke provinsi.

Diungkapkan ada dua hal yang akan dilakukan BPMA dalam waktu dekat, salah satunya adalah pembenahan kebijakan tentang pengelolaan migas Aceh, terutama pada penyerapan domestik industri migas serta kebijakan tentang kemudahan berinvestasi di industri migas Aceh.

“Kebijakannya diperuntukan untuk domestik. Tapi penyerapan domestik belum ada. Artinya apa, harus ada pembenahan kebijakan melalui pembangunan infrastruktur,” tandasnya.

Sumber: Analisa

Komentar

Loading...