Kejagung Siapkan Eksikusi Mati Gelombang III, 40 Nama Disodorkan

Ilustrasi hukuman mati (Liputan6.com)

Ilustrasi hukuman mati (Liputan6.com)
Ilustrasi hukuman mati (Liputan6.com)

Aceh Portal - Jakarta

Kejaksaan Agung (Kejagung) secara senyap menyiapkan eksekusi mati gelombang III. Dari Jakarta, telah disodorkan 40 nama terpidana mati yang status hukumnya telah berkekuatan hukum tetap. Apakah termasuk Freddy Budiman?

Sebagaimana diketahui, Freddy Budiman dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) pada 2013. Freddy dihukum mati terkait impor 1,4 juta butir ekstasi. Setelah itu terbongkarlah permainan Freddy di dalam LP yaitu membuat pabrik sabu di dalam selnya hingga mengatur narkotika dari balik penjara.

Salah satu jaringan Freddy yang belum terungkap adalah hubungannya dengan Piong Bahari alias Boncel. Freddy dan Piong berkerjasama menyelundupkan setengah juta pil ekstasi pada 11 Maret 2013. Piong menyelundupkan ekstasi itu dari Belanda dengan disarukan dalam 4 kompresor dan rencananya akan disebar di Medan, Jakarta dan Surabaya.

Siapakah Piong? Berdasarkan data yang dikutip dari interpol.com, Selasa (5/4/2016), Piong merupakan pria kelahiran Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada 16 Oktober 1967 lalu. Namun belakangan, Piong beralih kewarganegaraan menjadi WN Belanda. Belum diketahui mengapa ia bisa beralih kewarganegaraan. Keberadaan Piong hingga kini masih misterius dan menjadi salah satu buronan interpol nomor wahid.

Freddy sendiri kini menghuni LP Gunung Sindur, Bogor. Kementerian Hukum dan HAM meyakini tempat tersebut merupakan tempat yang sangat ketat sehingga Freddy tidak bisa kembali menjalankan aksinya. Apalagi pengadilan telah mencabut seluruh hak Freddy, termasuk berkomunikasi dengan dunia luar.

Sebagaimana diketahui,  Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, Sudung Situmorang menyatakan pihaknya telah mendata 40 terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dieksekusi mati. Sudung memberikan dua opsi kepada terpidana itu, apakah menerima hukuman mati atau akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan tenggat waktu 14 hari.

"Iya benar, ada edaran itu. Ada program hukuman mati makanya kita mau lapor ke pimpinan," kata Sudung Situmorang kepada wartawan di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (4/4/) kemarin.

Sumber: detik.com

Komentar

Loading...